Jam Malam Dicabut, Bukan Berarti Ancaman Berakhir

HARIAN Serambi Indonesia Pada hari Minggu kemarin me­wartakan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (For­kopimda) Aceh resmi mencabut status penerapan jam malam dan percepatan penanganan virus Corona di Aceh.

Pencabutan itu dituangkan dalam Maklumat Bersama Forko­pimda Aceh pada tanggal 4 April yang intinya mencabut mak­lumat sebelumnya tentang Penerapan Jam Malam dalam Pe­nanganan Covid-19 di Aceh sejak tanggal 29 Maret hingga 29 Mei 2020.

Pencabutan maklumat bersama didahului oleh pro kontra karena banyak kalangan yang menilai pemberlakuan jam ma­lam membuat perekonomian mayoritas masyarakat Aceh ter­puruk, karena tak bisa lagi berusaha pada malam hari.

Pemberlakuan jam malam juga membuat suasana Aceh ter­kesan sangat mencekam dan hal ini mengembalikan memori banyak warga pada traumatik semasa konflik. Yakni, saat di­terapkannya status darurat militer maupun darurat sipil.

Selain pertimbangan di atas, telah pula keluar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, di samping adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 20 pada tanggal 31 Ma­ret tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Dalam maklumat itu disebutkan bahwa untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar di seluruh Aceh secara ad­ministratif bupati/wali kota dapat mengusulkannya kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Sebagai media yang merasakan langsung suasana masa konflik yang diwarnai darurat militer dan darurat sipil, Serambi Indonesia mengapresiasi langkah positif yang ditempuh Forko­pimda Aceh untuk mencabut pemberlakuan jam malam.

Hal ini kita hargai sebagai tindakan yang benar dan tepat, karena telah memenuhi harapan mayoritas publik agar adanya kemudahan berusaha dan beraktivitas di malam hari.

Selain itu, peniadaan jam malam tersebut juga besar fa­edahnya untuk mencegah terjadinya perlakuan kasar atau bahkan tindak kekerasan oleh aparat keamanan yang dilibat­kan mengawal efektivitas pemberlakuan jam malam, seperti terjadi dulu pada masa konflik.

Akan tetapi, telah dicabutnya jam malam sejak malam ke­marin di Aceh, bukan berarti ancaman virus corona berakhir sudah. Data menunjukkan bahwa jumlah pasien positif coro­na memang belum bertambah, tetap lima orang. Akan teta­pi, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) terus meningkat.

Jumlah ODP di Aceh saat ini hampir mendekati 1.200 orang, sedangkan PDP tercatat 52 kasus, bertambah 3 kasus dari sehari sebelumnya. Peningkatan jumlah ODP dan PDP di provinsi tetangga kita yakni Sumatera Utara juga meningkat tajam. Demikian pula di provinsi lainnya di Indonesia.

Realitas ini mengharuskan kita untuk tetap mematuhi an­juran pemerintah untuk menjaga jarak (physical distancing), bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan tetap membia­sakan cuci tangan, menjaga kebersihan, menghindari keru­munan, serta memakai masker saat ke luar rumah.

Hal ini senada dengan maklumat bersama Forkopimda Aceh bahwa untuk percepatan penanganan Covid-19 di provinsi pa­ling barat Indonesia ini, warga diseru untuk memusatkan se­gala kegiatannya di rumah dan serius menghindari pusat ke­ramaian dan fasilitas umum. Termasuk aktivitas keagamaan yang melibatkan orang banyak.

Selain itu, pengelolaan kegiatan ekonomi wajib pula mene­rapkan kaidah-kaidah menjaga jarak antarsesama atau dise­but dengan istilah ‘physical distancing’.

Tentu saja maklumat yang meniadakan jam malam tersebut dikeluarkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

Seiring dengan itu kita imbau masyarakat yang berstatus ODP untuk melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing. Jangan berbaur dulu dengan warga lain, sebab jika ada ODP yang berkeliaran, maka setiap hari akan terus ber­tambah ODP bahkan PDP baru di Aceh. Ingat, meskipun tanpa jam malam Anda tetap berpeluang tertular virus corona atau menulari orang lain.