Salam

Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan melakukan evaluasi.

Editor: mufti
Serambinews.com/HO
SANTAP MENU MBG - Siswa salah satu SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sedang menikmati sarapan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejatinya merupakan langkah monumental dalam menjamin pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya kini menimbulkan kekhawatiran publik setelah mencuatnya kasus keracunan makanan yang menimpa 5.360 siswa di berbagai daerah. Fakta ini bukan sekadar insiden, melainkan sinyal kuat bahwa ada yang keliru dalam perencanaan dan pengawasan program MBG.

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan melakukan evaluasi. Namun, permintaan maaf saja tidak cukup. Evaluasi yang dimaksud harus menyeluruh, menyentuh seluruh aspek pelaksanaan MBG—mulai dari proses perizinan dapur, pengawasan kualitas makanan, hingga sistem verifikasi titik dapur yang terbukti lemah.

Sorotan tajam dari Komisi IX DPR RI terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa akar persoalan bukan hanya teknis penyajian makanan, tetapi juga sistem manajemen dan tata kelola program. Pernyataan Edy Wuryanto bahwa BGN terlalu mengejar kuantitas dapur demi serapan anggaran, tanpa memperhatikan standar mutu, adalah kritik yang patut diperhatikan. Pembangunan dapur MBG tidak boleh menjadi ajang kejar target, melainkan harus melalui proses akreditasi yang ketat dan transparan.

Lebih memprihatinkan lagi adalah dugaan adanya 5.000 titik dapur fiktif yang disinyalir tidak pernah dibangun, namun tercatat dalam sistem. Praktik semacam ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai hak anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi yang aman. Penjelasan dari Wakil Kepala BGN bahwa titik-titik tersebut hanya “belum dibangun” dan bisa didaftarkan secara bebas secara online, justru memperlihatkan betapa longgarnya sistem pengawasan dan verifikasi yang diterapkan.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, turut menyoroti kondisi ini. Ia menegaskan bahwa kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak sudah tidak bisa ditolerir. “Saya kira pertahanan anak sekecil itu sangat berbeda dengan orang dewasa,” ujarnya. Jasra menekankan pentingnya kepekaan terhadap kondisi kesehatan anak-anak penerima manfaat MBG, serta perlunya petugas khusus dan alat terstandarisasi untuk menangani situasi darurat.

KPAI bahkan mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara hingga instrumen panduan dan pengawasan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Jasra juga menyoroti bahwa pemahaman MBG masih berkutat pada dampak ekonomi, sementara aspek higienitas, bahan dasar, proses memasak, dan penyajian sering diabaikan. “Anak sangat happy dengan budaya makan bersama, tapi kualitas makanan dan ketepatan waktu penyajian sangat disayangkan,” ujarnya.

Pemerintah harus segera memperbaiki sistem ini. Proses pendaftaran titik dapur MBG harus dikendalikan dengan mekanisme verifikasi lapangan yang ketat. Tidak cukup hanya mengandalkan sistem online yang membuka celah bagi praktik percaloan dan spekulasi investasi. Setiap dapur yang akan beroperasi harus melalui audit kelayakan dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, dan standar keamanan pangan.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG juga tak bisa ditawar. Program ini menyerap dana triliunan rupiah, dan publik berhak tahu bagaimana dana tersebut digunakan. Pemerintah perlu melibatkan lembaga independen dalam proses audit dan pengawasan, agar tidak terjadi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Program MBG adalah harapan besar bagi masa depan generasi Indonesia. Namun harapan itu hanya akan terwujud jika pelaksanaannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap mutu. Evaluasi menyeluruh bukan hanya sebuah keharusan, tetapi satu-satunya jalan agar program ini tidak berubah menjadi ancaman bagi anak-anak yang seharusnya dilindungi.(*)

 

POJOK

Keracunan MBG capai 5.360 kasus

Kepanjangan MBG jadi Makan Beracun Gratis, dong?

Arab Saudi kini miliki senjata nuklir

Alhamdulillah

Developer kesulitan pembiayaan, BSI komit beri dukungan

Kalau tak kecipratan sedikit pun dari Rp 10 triliun, keterlaluan ya?

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved