Tender Jembatan Krueng Teukuh Dibatalkan, DPRK Abdya Minta Tahun Depan Dianggarkan Kembali

"Semoga pembatalan ini, bersifat sementara dan bisa ditender kembali, setelah persoalan Corona ini selesai," pungkasnya.

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Zul Ilfan menyesalkan pembatalan tender pembangunan jembatan Krueng Teukuh senilai Rp 13 miliar yang dilakukan pemerintah Aceh.

Rencananya anggaran Rp 13 miliar yang berumber APBA 2020 itu, akan membangunan jembatan dari rangka baja sepanjang 60 meter.

Anggaran Rp 13 miliar itu, selain rangka baja, juga sudah termasuk pengaman jembatan.

"Kita sangat menyesalkan sikap pemerintah Aceh yang melakukan pembatalan tender pembangunan jembatan Krueng Teukuh ini. Karena, jembatan ini adalah hal mendesak dan dibutuhkan para petani," ujar anggota DPRK Abdya, Zul Ilfan.

Menurut Zul Ilfan, jika pembatalan tender jembatan Krueng Teukuh untuk penanganan pencegahan virus corona, sangatlah tidak tepat.

Mengingat jembatan tersebut sangat ditunggu oleh masyarakat.

• Bupati Aceh Singkil Salurkan Bantuan untuk Korban Rumah Rusak Akibat Badai

"Padahal surat yang dilayangkan oleh ketua DPRK Abdya, Nurdianto menjadi dasar pihak pemerintah Aceh tidak membatalkan tender pembangunan Jembatan Krueng Teukuh ini," sebutnya.

Anehnya, kata Zul Ilfan, surat ketua DPRK dengan nomor 170/38/2020 berisi tentang mohon tidak ditunda paket Pembangunan Jembatan Krueng Teukuh Kecamatan Kuala Batee yang bersumber dari APBA 2020 tersebut, terkesan diabaikan.

"Kami tidak menolak disediakan anggaran untuk pencegahan virus Corona ini, tapi bagi kami jembatan Krueng Teukuh ini, juga tak kalah penting," cetusnya.

Terlebih, tambahnya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat melakukan kunjungan bersama rombongan telah berjanji akan melanjutkan pembangunan jembatan tersebut.

"Saya selaku ketua PKB Abdya, yang merupakan partai pengusung Irwandi-Nova, merasa sedih dan kecewa dengan sikap pemerintah Aceh yang membatalkan tender jembatan Krueng Teukuh ini," tegas anggota DPRK Abdya tiga periode ini.

Harusnya, sebut Zul Ilfan, pemerintah Aceh, mengalihkan anggaran yang sifatnya tidak mendesak.

Seperti pelatihan, perjalanan dinas, studi banding, bimtek, dan pembangunan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dan peningkatan ekonomi.