Riyadh Tolak Kemerdekaan Separatis Selatan Yaman

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, Senin (27/4/2020) menolak dengan tegas kemerdekaan yang diumumkan oleh kelompok separatis selatan yang menguasai sebagian Kota Aden.

Deklarasi untuk memisahkan diri pada Minggu (26/4/2020) mengancam menyalakan kembali "perang dalam perang" di negara termiskin di Semenanjung Arab, yang sudah dicengkeram yang oleh PBB disebut sebagai bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Tindakan separatis akan mempersulit berakhirnya konflik lima tahun, yang diperangi oleh koalisi pimpinan Saudi dan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional terhadap pemberontak Houthi dukungan Iran yang menguasai sebagian besar wilayah utara termasuk Ibu Kota Sanaa.

Separatis di selatan telah berulang kali berupaya melepaskan diri lagi dan kesepakatan pembagian kekuasaan yang ditandatangani di Riyadh November 2019 lalu terancam gagal.

Dewan Transisi Selatan (STC) menyatakan pembentukan pemerintahan sendiri di Yaman selatan, karena pemerintah gagal melakukan tugasnya dan bersekongkol melawan perjuangan separatis.

Utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, Senin (27/4/2020) merasa prihatin dengan deklarasi baru-baru inidan menyerukan mempercepat pelaksanaan kesepakatan Riyadh.

• Yaman Terpecah Belah, Separatis Selatan Merdekakan Diri

• Banjir Terjang Aden, Bencana di Yaman Makin Parah

• Yaman Umumkan Kasus Virus Corona Pertama Sehari Setelah Gencatan Senjata

Perjanjian Riyadh mengatur partisipasi STC dalam solusi politik untuk mengakhiri konflik di Yaman dan melayani kepentingan rakyat Yaman secara nasional," katanya dalam sebuah pernyataan.

Warga kota selatan Aden, ibukota sementara pemerintah, melaporkan ada pengerahan besar-besaran pasukan STC.

Sumber separatis mengatakan kepada AFP mereka telah mendirikan pos pemeriksaan di semua fasilitas pemerintah, termasuk bank sentral dan pelabuhan Aden.

Pemerintah Yaman mengutuk langkah itu dan memperingatkan bisa mengarah pada bencana dan bahaya besar.

Saudi kembali menegaskan: "Kami menekankan kembali perlunya segera mengimplementasikan Perjanjian Riyadh".

Para separatis STC percaya bahwa selatan harus menjadi negara merdeka, seperti sebelum unifikasi pada 1990

"Koalisi menuntut diakhirinya tindakan eskalasi dan seruan kembali ke perjanjian oleh para pihak yang berpartisipasi."

Mitra koalisi utama Uni Emirat Arab, yang telah mendukung STC, juga menekankan pentingnya mematuhi pakta Riyadh.

"Frustrasi atas keterlambatan dalam mengimplementasikan perjanjian itu bukan alasan untuk mengubah situasi secara sepihak," kata menteri UEA untuk urusan luar negeri, Anwar Gargash.

"Kami memiliki keyakinan penuh pada keinginan Arab Saudi untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut."(*)