Breaking News:

SALAM SERAMBI

Saudi Hapus Hukuman Cambuk, Aceh Bagaimana?

HARIAN Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan bahwa Kerajaan Arab Saudi resmi menghapuskan hukuman cambuk (sebat)

Hand-over kiriman warga.
Persiapan uqubat cambuk di Aceh Timur, Senin (7/10/2019). 

HARIAN Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan bahwa Kerajaan Arab Saudi resmi menghapuskan hukuman cambuk (sebat) dari sistem peradilan mereka. Kebijakan ini dipu­tuskan melalui putusan Mahkamah Agung (MA) setempat.

Selama ini cambuk digunakan sebagai hukuman bagi pelaku berbagai jenis kejahatan di negara itu.

Informasi tersebut diketahui Serambi berdasarkan dokumen dari Pengadilan Tinggi Arab Saudi yang dilihat dan disiarkan oleh english.alarabiya.net dan Reuters pada Jumat, 24 April 2020.

Seperti dikutip Serambi dari english.arabiya.net, sebagai peng­ganti dari hukuman cambuk tersebut, Komisi Umum untuk Mah­kamah Agung Arab Saudi mengeluarkan arahan yang mewajib­kan pengadilan membatasi hukuman hanya pada pidana penjara, denda atau gabungan keduanya.

Dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa penghapusan cam­buk sebagai hukuman tersebut merupakan kebijakan terbaru dari serangkaian langkah yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk memodernisasi sistem peradilan negara tersebut.

Reformasi di bidang hukum ini juga dimaksudkan untuk mem­bawa Kerajaan Arab Saudi sejalan dengan norma-norma hak asa­si manusia (HAM) internasional terhadap hukuman fisik.

Disebutkan juga bahwa dalam hukum Islam atau syariah, cam­buk berada di bawah kategori takzir yang berarti hukuman terse­but dikeluarkan atas putusan majelis hakim di mana hukuman tersebut tidak ditentukan dalam Alquran atau hadis sebagai dua sumber utama hukum Islam atau syariah.

Penghapusan hukuman cambuk tersebut direspons positif oleh Presiden Komisi Hak Asasi Manusia atau Human Rights Watch, Awwad Alawwad.

Menurut Alawwad, reformasi ini adalah langkah maju yang penting dalam agenda HAM di Arab Saudi dan ini adalah salah satu dari banyak reformasi yang baru-baru dilakukan oleh Keraja­an Arab Saudi.

Wakil Direktur Divisi Timur Tengah dan Afrika Utara di HRC, Adam Coogle menambahkan bahwa kebijakan Kerajaan Arab Sa­udi melakukan perubahan di bidang hukum tersebut perlu disam­but baik. Tapi, menurutnya, hal itu seharusnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Sebab, tidak ada yang mengalangi Arab Saudi untuk mereformasi sistem peradilan yang tidak adil.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved