DPRA Akan Undang Eksekutif, Pertanyakan Refocusing APBA Rp 1,7 T

BANDA ACEH - Wakil Ketua Badan Anggaran DPRA, Safaruddin S.Sos MSP mengatakan, pihaknya akan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk dimintai penjelasannya mengenai hasil refocusing APBA 2020 sebesar Rp 1,7 triliun untuk penanganan pencegahan penularan virus corona (covid-19).

"Undangan itu akan kita sampaikan kepada TAPA dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh," kata Safaruddin kepada Serambi, Selasa (28/4/2020) melalui handphone-nya.

Safaruddin mengatakan, rencana mengundang TAPA dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Aceh sudah diagendakan sebelum DPRA melakukan reses.

Undangan dilakukan setelah reses, sehingga anggota dewan sudah mendapatkan masukan dari masyarakat terkait upaya pemerintah Aceh dalam penanganan pencegahan Covid-19.

Anggota DPRA, kata Safaruddin, perlu mendapat input dari masyarakat di daerah mengenai kegiatan pencegahan dan penanganan penularan wabah virus corona.

Dikatakan, sebagai institusi yang berwenang mengawasi, DPRA perlu mengetahui hasil refocusing APBA 2020 yang sudah dilakukan TAPA.

Pemerintah Daerah, kata Safaruddin, juga wajib melaporkan hasil refocusing APBD  kepada Mendagri selambat-lambatnya tujuh hari kerja, setelah Instruksi Mendagri dikeluarkan pada 2 April 2020. “Artinya,  pada 9 April 2020, pelaksanaan refocusing dana APBD/APBA/APBK, harus sudah selesai dilakukan dan dilaporkan ke Mendagri,” kata dia.

Sampai saat ini, kata Safaruddin, DPRA belum menerima tembusan dari Pemerintah Aceh, terkait kegiatan refocusing APBA 2020 yang telah dilakukannya. Menurut info dari Kemendagri, dana APBA 2020 yang refocusing mencapai Rp 1,7 triliun, dari pagu total APBA 2020 Rp 17,279 triliun.

Dikatakan, itu sebab pimpinan DPRA sebelum menjadwalkan kegiatan reses pada pekan lalu dan lebih dulu menjadwalkan rencana mengundang TAPA dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh.

Setelah keluar Surat Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020, kata Safaruddin, saat ini sudah ke luar lagi SK bersama Mendagri dengan Menkeu Nomor 119/2813/SJ yang ditandatangani pada 9 April 2020, tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Inti dari SKB tersebut, Mendagri dan Menkeu meminta pemerintah daerah melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah anggaran. Di antaranya belanja rutin pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, seperti pengadan kendaraan dinas minimal sebesar 50 persen.

Hasil rasionalisasi sejumlah belanja tadi, dialihkan untuk belanja bidang kesehatan, penyediaan jaringan pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi akibat penyebaran covid-19. “Misalnya membuat program stimulus kegiatan ekonomi di daerah. Apakah perintah dari SKB itu Pemerintah Aceh sudah melaksanakannya atau belum, DPRA juga belum menerima laporan dari TAPA maupun Gugus Tugas,” kata Safaruddin.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh (DPKA), Bustami Hamzah SE MSi yang dimintai penjelasannya mengatakan, refocusing dan penyesuaian APBA 2020 sesuai instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 dan SKB Mendagri dan Menkeu Nomor 119/tahun 2020, terus dilakukan Pemerintah Aceh. "Jika anggota DPRA ingin meminta penjelasan kita siap menjelaskan," kata dia.

Namun, terkait nilai APBA 2020 yang sudah di-refocusing, Bustami tak mau menyebutkan. "Kalaupun Pemerintah Aceh sudah melaporkannya ke Mendagri, angka itu merupakan angka sementara," kata dia.

Dijelaskan Bustami, sumber dana APBA paling besar berasal dari dana transfer pusat. Target PAD/PAA tahun 2020 sekitar Rp 2,6 triliun, sementara belanja tahun ini mencapai Rp 17,279 trilliun. "Jadi, jika banyak dana transfer pusat yang dipotong sebagai dampak dari covid 19, maka  pengurangan dana refocusing maupun penyesuian APBA 2020 menjadi lebih besar," kata dia. Itu sebabnya, kata Bustami, pihaknya belum mengumumkan secara pasti dana refocusing dan dana penyesuaian APBA 2020 tersebut.