Bisa Belajar Gratis, Latihan Buat Pempek Program Kartu Prakerja Malah Bayar Rp 600 Ribu, DPR Bingung

Belakangan, pemerintah terus menaikkan anggaran program Kartu Prakerja menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang peserta.

Dalam dana itu, pemerintah mematok insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta untuk setiap peserta program Kartu Prakerja.

Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Adapun proyek pemerintahan Presiden Jokowi ini dikerjakan oleh delapan perusahaan platform digital yakni, Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker.

Setiap platform digital itu mempunyai sejumlah paket pelatihan kerja dengan harga bervariasi, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini justru berpotensi dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan.

"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus. Tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan, jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman.

Ia mencontohkan salah satu plaform digital yang menjadi mitra program Kartu Prakerja mematok biaya Rp600 ribu untuk latihan membuat pempek. Ia menilai angka itu tidak masuk akal.

"Ada dua aspek yang harus bapak (pimpinan KPK) harus awasi dalam konteks tipikor (tindak pidana korupsi. Pertama, proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp600 ribu. Itu kan ada e-katalog, kalau misalnya bapak usut pengadaan," ujarnya.

 "Pempek ya gitu-gitu aja pak, (masa') Rp 600 ribu. Belajar saja sama istri saya di rumah, di YouTube itu gratis," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia meminta KPK untuk terus mengawasi pelaksanaan Kartu Prakerja.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencurigai akan ada kecurangan dalam program pelatihan berbasis online tersebut karena adanya "ruang gelap".

 "Kartu Prakerja sederhana Pak, karena ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui, saya pernah telepon penanggung jawab di PMO (Project Management Office), tolong diaudit, pak. Ini ada ruang gelap," kata Cucun.

 Cucun juga menyarankan anggaran untuk program Kartu Prakerja tersebut dialihkan guna menambah bantuan sosial langsung kepada masyarakat terdampak Covid-19.

 Senada, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mendorong KPK mengawasi secara ketat pelaksanaan dan penggunaan anggaran program Kartu Prakerja. Sebab, program ini sangat rawan disalahgunakan.