Akibat Kelolosan Kartu Pra Kerja Diacak, Seorang CEO Perusahaan Justru Dapatkan Bantuan Program
Pemerintah Acak Kelolosan Kartu Pra Kerja, Seorang Founder dan CEO Perusahaan Nasional Justru Mendapatkan Bantuan Program.
Salah satunya adalah informasi yang diviralkan oleh seorang bernama Agustinus Edy Kristianto, seorang Founder dan CEO sebuah perusahaan media nasional, Gresnew.com.
Mengutip dari postingan akun Twitter @mrs_enci, dalam tangkap layar akun Facebook-nya, Agustinus Edy Kristianto bercerita bagaimana dirinya bisa memperoleh manfaat progam Pra Kerja.
Agustinus Edy Kristianto mengatakan bahwa dirinya bukan sasaran peserta, namun justru terpilih oleh pihak Pra Kerja untuk mendapatkan program bantuan tersebut.
"Terbukti bahwa sistem pemilihan peserta bisa meloloskan orang seperti saya, yang bukan seorang peserta.
Saya mengisi data sebagai wiraswasta, bukan korban PHK, pengurus dan pemegang saham perseoran pula (jika dicek ke Kemenkumham)," ujar Agustinus Edy Kristianto.
Dalam tangkap layar di Facebook-nya, Agustinus Edy Kristianto juga mengkritisi sebuah kelas pelatihan online jurnalistik di Skill Academy Pra Kerja yang sertifikasinya tidak datang dari pihak atau lembaga berkompeten dari dunia Pers/Jurnalisme, melainkan justru dari Skill Academy itu sendiri yang dipimpin oleh Adam Belva Devara, eks Stafsus Milenial yang juga menjabat CEO Ruangguru.
Pemilihan kelolosan perserta Pra Kerja yang tidak tepat sasaran juga menjadi perhatian kalangan pengamat ekonomi.
Mengutip pemberitaan Harian Kompas, Direktur Eksekutif Center of Reforms and Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan pemerintah perlu melakukan seleksi ketat agar penerima utama dari manfaat program Pra Kerja adalah mereka yang paling merasakan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19.
Muhammad Faisal pun mengatakan, pengguran Indonesi sudah tinggi dan ditambah dampak Covid-19, angka tersebut akan terus meningkat.
"Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia bisa mencapai 16,4 juta orang."
"Jumlah itu juga belum termasuk 8,14 juta yang saat ini sudah setengah menganggur dan 28,14 juta pekerja paruh waktu", ujar Faisal.
Meski begitu, pemerintah beralasan penentuan kelolosan Pra Kerja dengan sistem acak sudah dipikirkan dengan baik-baik.
Kelolosan secara random ini dilakukan dengan pertimbangan objektivitas.
"Paling fair adalah randomisasi, karena itu tidak melibatkan diskresi atau subjektivitas dari manejemen pelaksana," ungkap Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya dalam keterangannya pada Selasa (28/4/2020).
"Jadi benar-benar adil, dan secara random, secara keilmuan bisa dipertanggung jawabkan untuk memiliki kesempatan yang sama. Sepanjang mereka dalam kelompok homogen atau kelompok didahulukan atau masyarakat umum (yang terkena dampak Covid-19)," kata dia lagi.