Jika Politisasi Bansos Corona, Ini Sanksi Bagi Petahana

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo juga mengendus adanya dugaan para kepala daerah melakukan politisasi terhadap bansos yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada masyarakat.

• Ini Prioritas Tim Pencegahan Covid-19 Kota Banda Aceh Pada Program Disinfeksi Tahap II

• Seorang Polisi Bersama Istrinya Bidan di Aceh Utara, Sumbang Gaji untuk Difabel Terdampak Covid-19

Adapun politisasi bansos tersebut, para kepala daerah yang berpotensi yang maju kembali di Pilkada serentak Desember nanti, melakukan pemasangan atau menempelkan poster dirinya di bansos yang akan diberikan ke masyarakat.

Ratna mengatakan dari informasi yang ia dapatkan ada beberapa daerah yang melakukan politisasi bansos.

Seperti di Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, kemudian Kabupaten Klaten dan beberapa kabupaten di Sumatera Barat.

Bawaslu juga telah melakukan imbauan dengan menyurati kepada para kepala daerah yang diduga melakukan politisasi bansos tersebut.

Sehingga jangan sampai bansos yang diberikan pemerintah malah dimanfaatkan oleh para kepala daerah. “Imbauan tidak melakukan pembagian bansos tidak mengikutsertakan pelaksanaan pilkada. Apalagi bansos ini program pemerintah,” ungkapnya.

• Proliga 2020 Resmi Berhenti karena Virus Corona

• Soal Nasib Liga 1 2020, Banyak Klub Minta Diakhiri

Oleh sebab itu harusnya para kepala daerah tidak melakukan politisasi yang berbalut bansos pemerintah pusat tersebut.

Jangan melakukan perbuatan hanya semata-mata demi keuntungan maju lagi di Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

• Viral, Polisi di Sabah Dihantui Suara Kuntilanak Menangis, Polisi Selidiki dan Terungkap Fakta Jail

• Abdya Nihil Status PDP, ODP Covid-19 Satu Lagi, Waspada Warga Pulang Kampung Tembus 1.230 Orang

“Kalau kita lihat etika ini sangat tidak beretika. Masa semangat program pemerintah dimanfaatkan untuk politisasi. Kalau itu program pemerintah harusnya menggunakan lambang Pemda,” katanya.(tribun network/gle/dod)