Breaking News:

Berita Politik

Rapat Paripurna DPR RI Sorot Rencana Pemerintah Datangkan 500 TKA Asal Cina

Rapat diwarnai interupsi sejumlah anggota DPR terkait rencana pemerintah mendatangkan 500 TKA asal Cina.

http://www.dpr.go.id
Anggota DPR RI, Herman Khaeron 

SERAMBINEWS.COM - Bukan cuma rakyat biasa. Anggota dewan pun memprotes rencana pemerintah mendatangkan TKA asal Cina. Buktinya, dalam sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (5/5/2020),  rapat diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan yang terhormat. Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut ditengah rakyat sendiri banyak menganggur.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, DPR harus bersuara atas rencana pemerintah yang akan mendatangkan 500 TKA tersebut. Sebab, 500 TKA tersebut didatangkan di saat masyarakat Indonesia mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Viral Mantan Anggota DPR RI Marah dan Ancam Petugas Saat Bagi-bagi Sembako, Mengaku Terbawa Emosi

HRD Salurkan Sembako Lewat Posko Covid-19, Ini Harapan Anggota Komisi V DPR RI

Anggota Komisi IV DPR RI Tinjau Posko Covid-19 Tingkat Desa di Agara, Ini Penjelasan Salim Fakhri

"Marilah kita bersuara karena bagaimana pun anak-anak bangsa kita ini juga memiliki kemampuan yang saya kira harus kita dorong," kata Herman.

Herman berpendapat, sebaiknya pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, ketimbang memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja asing.

"Kita harus beri ruang yang cukup dan tentu untuk berkarier lebih baik lagi, dibandingkan dengan ruang pekerjaan yang kemudian diambil tenaga kerja asing," ujar dia.

Anggota DPR RI Terima Uang Muka Kendaraan di Tengah Pandemi Virus Corona

Jam Malam Dicabut, Anggota DPR RI Apresiasi Sikap Responsif Pemerintah Aceh

Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, kontroversi mendatangkan 500 TKA semakin kuat dengan adanya penolakan dari pemerintah daerah setempat.

Oleh karenanya, Kurniasih meminta pimpinan DPR mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana mendatangkan ratusan TKA tersebut. "Fraksi PKS DPR RI juga mendorong DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera melakukan penghentian penerimaan tenaga kerja asing hingga pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi ini berakhir," kata Kurniasih.

Kurniasih mengatakan, sebaiknya pemerintah membuka peluang bagi tenaga kerja lokal untuk mengurangi risiko gejala sosial akibat semakin banyak pengangguran di masa pandemi Covid-19.

Komisi III DPR RI Desak Dewan Pers Turunkan Satgas Anti Kekerasan Jurnalis, Ini Penjelasannya

Jam Malam Dicabut, Anggota DPR RI Nilai Sebuah Langkah Tepat untuk Perekonomian Rakyat

"Sebagai langkah mengurangi risiko gejala sosial akibat makin banyaknya angka pengangguran," ujar dia. Seperti diketahui, sebanyak 500 TKA asal Cina akan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Mereka rencananya bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara. Kedatangan para TKA asal Cina tersebut telah disetujui oleh pemerintah pusat.

Namun di daerah, kedatangan para TKA ditolak oleh Gubernur Sultra dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sultra termasuk DPRD Sultra, Damrem, Kapolda, hingga pihak Imigrasi. Penolakan dilakukan karena bertentangan dengan keadaan masyarakat Sultra yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, masalah TKA pernah memicu gejolak masyarakat, meskipun dilengkapi dengan dokumen bebas dari Covid-19 seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, saat ada 46 TKA Cina yang masuk ke wilayahnya.

"(Sebanyak) 49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina," kata Ali. (kompas.com)

Editor: Said Kamaruzzaman
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved