DK PBB Bahas Pembantaian Tentara Myanmar di Rakhine

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB akan mengadakan konferensi video untuk membahas pembantaian Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine oleh tentara Myanmar.

Pertemuan tertutup, direncanakan digelar pada Kamis (14/5/2020), seusai ada permintaan dari Inggris.

Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener dari Swiss, dijadwalkan juga memberikan tanggapan

Pada akhir April 2020, seorang petugas kesehatan pemerintah Myanmar terluka dan sopirnya - yang bekerja untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tewas.

Saat itu, kendaraan bertanda PBB disergap ketika membawa sampel uji COVID-19 di negara bagian Rakhine yang dilanda konflik.

Barat laut negara itu telah terlibat dalam perang saudara yang semakin brutal antara militer Myanmar dengan pemberontak Angkatan Darat Arakan yang menuntut lebih banyak otonomi bagi penduduk etnis Rakhine.

Dilansir AFP, Selasa (12/5/2020), Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengecam keras serangan itu.

Dia menyerukan penyelidikan penuh dan transparan dan para pelaku diadili, kata juru bicaranya dalam sebuah pernyataan.

Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya seruan untuk gencatan senjata global dan perlindungan bagi warga sipil yang terlantar akibat pandemi.

Pertemuan Dewan Keamanan terakhir tentang Myanmar pada Februari 2020.

Cina, yang mendukung Myanmar dan secara teratur menentang intervensi PBB di negara itu, mencegah adopsi pernyataan bersama oleh 15 anggota Dewan.

• Komunitas Rohingya Minta Maaf Kepada Rakyat Malaysia, Tidak Setuju dengan Zafar

• PBB Minta Myanmar Patuhi Keputusan Mahkamah Internasional

• Nelayan Myanmar Negatif Virus

Ribuan telah terbunuh di Myanmar, ratusan terluka dan puluhan ribu orang terlantar sejak pertempuran meletus pada awal tahun lalu, dengan kedua belah pihak memperdagangkan dugaan pelanggaran.

Sejak awal Agustus 2017, sekitar 740.000 orang Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh, melarikan diri dari kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar dan milisi Budha, dalam apa yang disebut sebagai pembantaian etnis oleh para penyelidik PBB.

Jumlah pasti Rohingya yang terbunuh selama kekerasan belum diketahui, tetapi banyak LSM memperkirakan setidaknya beberapa ribu orang.

Dalam sebuah petemuan pada Senin (11/5/2020)tentang pandemi, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengumumkan Program Pembangunan PBB dan Badan Pengungsi PBB telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Myanmar untuk memperpanjang Nota Kesepahaman pada Juni 2021 di negara bagian Rakhine.

Memorandum tersebut untuk memungkinkan pemulangan pengungsi Rohingya yang sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan dari Bangladesh.(*)