Terkait Pengaman Tebing Krueng Peusangan, HRD Minta Negara Hadir Segera

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H. Ruslan M Daud (HRD), mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menangani tebing Sungai Krueng Peusangan Kecamatan Kutablang yang mulai tergerus erosi.

Masyarakat cemas, sewaktu-waktu tebing itu amblas.

Hal itu ia sampaikan saat melakukan koordinasi secara virtual pada Selasa (12/5/2020), dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh, Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen, Camat Kutablang dan Kepala Desa Kulu Kecamatan Kutablang.

• Kisah Hidup GAM Denmark Tarmizi Age, Menyambung Hidup Berjualan Telur dan Beras di Tangerang  

• Alhamdulillah, Ratusan Abang Beca dan Pedagang Kecil di Subulussalam Terima Sembako

• DPRK Banda Aceh Minta Pemko Perkuat Satpol PP dan WH

Kepala Desa Kulu Kecamatan Kutablang, Zulliyah, menyampaikan bahwa masyarakat di pinggiran Sungai Peusangan sudah lama cemas karena khawatir kerusakan tebing sungai Peusangan semakin parah.

“Bahkan belakangan ini sebagian masyarakat sudah melakukan jaga malam karena khawatir akan jebol di malam hari mengingat curah hujan yang tinggi. Untuk itu, karena kondisi kerusakan yang paling parah berada di Desa Kulu, kami mohon kepada Bapak Ruslan supaya dapat memperjuangkan aspirasi kami ke kementerian terkait,” pintanya yang diamini oleh Camat Kutablang, Mukhsen SAg.

Kepala Dinas Pengairan Aceh Ir Mawardi dalam menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen belum mampu melakukan penanganan terhadap erosi Sungai Peusangan.

Padahal sudah diusulkan beberapa kali. Ia sangat mengapresiasi jika wakil rakyat Aceh Ruslan M Daud dapat memperjuangkan supaya ditangani dengan menggunakan APBN.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Dinas Pengairan Provinsi sudah membuat dokumen survei investigasi dan desain tahun 2015 untuk penanganan sekitar 5 Km di dalam wilayah Sungai Pasee-Peusangan. Total kebutuhan anggaran sekitar 200 miliar lebih.

“Jika erosi tebing sungai di Desa Kulu tidak ditangani segera, maka akan berdampak lebih luas termasuk berpotensi ambruknya jembatan Kutablang yang berada di lintas Jalan Nasional Medan-Banda Aceh. Jika itu terjadi maka akan lumpuh lalu lintas dan roda perekonomian Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Aceh siap mendukung segala kebutuhan administrasi supaya ini dapat ditangani segera” ujarnya yang dilanjutkan dengan komitmen yang sama oleh Kadis PUPR Bureuen Fadhli Amir ST.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh Ir Djaya Soekarno MEng, menyampaikan bahwa pihaknya siap melakukan penanganan setelah dilakukan pelemahan kewenangan dari provinsi ke pemerintah Pusat.

Namun demikian, sebagai perpanjangan tangan Kementerian PUPR di Aceh, Ia menegaskan bahwa terlebih dahulu dibutuhkan diskresi dan instruksi dari Kementerian PUPR Pusat.

“Dalam konteks ini, saya berharap Pak Ruslan mengkomunikasikan aspirasi ini dengan pimpinan di Pusat,” ujar Djaya sembari menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh untuk mencari jalan keluar penanganan jangka pendek.

HRD dalam responnya menyampaikan akan melakukan langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ini.

Menurutnya, ia siap memberikan dukungan politik melalui parlemen. Namun demikian, politisi PKB ini mengharapkan dukungan pemerintah provinsi untuk bekerjasama dengan balai dan pemangku kepentingan di daerah supaya semua kebutuhan administratif dapat terpenuhi.