Breaking News:

Berita Politik

Terkait Perbudakan di Kapal Cina, Indonesia Lapor ke Dewan HAM PBB

Dalam konsultasi dengan Presiden DH PBB, delegasi RI menegaskan perlunya perlindungan HAM terhadap para pekerja di sektor perikanan.

KOMPAS.com/AMRIZA NURSATRIA HUTAGALUNG
Rita Andri Pratama kakak perempuan Sepri, salah satu ABK asal OKI Sumsel yang meninggal dan mayatnya dilarung ke laut oleh kapal China, menunjukkan selembar surat pemberitahuan dalam Mandarin. (KOMPAS.com/AMRIZA NURSATRIA HUTAGALUNG) 

"Dalam pertemuan virtual Presiden Dewan HAM dengan negara anggota dan wakil LSM Internasional di Jenewa, Indonesia menggarisbawahi perlunya Dewan HAM untuk tegas melindungi HAM kelompok rentan yang sering tidak diperhatikan, yaitu hak-hak para ABK yang bekerja di industri perikanan."

SERAMBINEWS.COM - Indonesia membawa isu perbudakan terhadap para ABK WNI di kapal berbendara Cina ke Dewan HAM (DH) PBB. Indonesia meminta Dewan HAM PBB memberi perhatian terhadap pelanggaran HAM di industri perikanan itu. Hal tersebut disampaikan Indonesia saat berkonsultasi informal dengan Presiden DH PBB pada 8 Mei 2020 lalu.

Sebelumya, puluhan WNI yang bekerja di beberapa kapal berbendera Cina diduga mengalami perbudakan. Perbudakan terhadap para ABK yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan milik perusahaan Cina itu yang kemudian juga diduga menjadi penyebab kematian 4 orang WNI.

"Dalam pertemuan virtual Presiden Dewan HAM dengan negara anggota dan wakil LSM Internasional di Jenewa, Indonesia menggarisbawahi perlunya Dewan HAM untuk tegas melindungi HAM kelompok rentan yang sering tidak diperhatikan, yaitu hak-hak para ABK yang bekerja di industri perikanan," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Duta Besar Hasan Kleib dalam keterangan persnya, Selasa (12/5/2020).

Patah Kaki Saat Melintasi Selat Malaka, ABK Kapal Cina Dievakuasi ke Banda Aceh

Kisah Pilu WNI Korban Perbudakan Seks di Amerika

Jenazah ABK Indonesia Dilarung ke Laut, Keluarga Dapat Kabar Duka di Selembar Surat Berbahasa China

Dalam konsultasi dengan Presiden DH PBB itu, delegasi RI menegaskan perlunya perlindungan HAM terhadap para pekerja di sektor perikanan. Sebab, mereka adalah kunci rantai pangan dan pasokan global dalam masa normal, apalagi pada kondisi pandemi saat ini.

"Delegasi Indonesia di Dewan HAM, terutama sejak kasus Benjina, yaitu kasus pelanggaran HAM di industri perikanan multinasional, mengemuka pada 2016, terus memanfaatkan forum ini untuk meminta pertanggungjawaban global untuk isu ini. Terutama dikaitkan dengan agenda bisnis dan HAM," sebut keterangan PTRI Jenewa.

Di sisi lain Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) juga mengaku serius menindaklanjuti laporan dugaan perbudakan terhadap para ABK WNI di kapal berbendara Cina. "Cina menanggapi laporan itu dengan sangat serius dan sedang menyelidiki," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, dalam jumpa pers reguler tertanggal 11 Mei waktu setempat.

Kisah Pilu Orangtua ABK Kapal China, Tak Pernah Bisa Menghubungi, Kini Putranya Meninggal & Dilarung

Pekerjaan Berisiko dan Tak Manusiawi, Berapa Gaji ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing?

Pekerjaan Berisiko dan Tak Manusiawi, Berapa Gaji ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing?

Namun meski menanggapi laporan itu dengan serius, Zhao juga menilai laporan beberapa media tidak faktual. Dia menjawab pertanyaan wartawan South China Morning Post mengenai tanggapan China atas Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi yang mengutuk perlakuan terhadap WNI di kapal pencari ikan itu.

"Pihak Cina berkomunikasi erat dengan pihak Indonesia mengenai hal ini dan akan menangani isu ini berdasarkan fakta dan hukum," kata Zhao Lijian.

Sebelumnya dilaporkan ada 3 ABK WNI kapal Long Xing 629 yang meninggal dunia. Jenazah 3 ABK WNI itu kemudian dilarung ke laut. Ada pula 1 ABK WNI dari kapal itu yang meninggal dunia sesampai di Busan, Korea Selatan. Adapun sebanyak 14 ABK WNI lainnya selamat dan sudah pulang ke Indonesia.

Meski demikian, selama bekerja di kapal Cina itu mereka juga mendapat perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan perbudakan.(tribun network/lrs/dit/thr/dod/dtk)

Editor: Said Kamaruzzaman
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved