Dialog Pendidikan
Nasir Djamil: Penduduk Aceh belum Peroleh Hak Mendapat Pendidikan Bermutu dan Islami
Dialog membahas "Tantangan Pendidikan Generasi MudaTanah Rencong di Era Revolusi Industri 4.0, Perubahan Kehidupan Masyarakat (Society 5.0) dan New No
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Ansari Hasyim
Laporan Fikar W Eda I Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI asal Aceh M Nasir Djamil mempertanyakan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan Islami di Aceh sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi.
"Kalau belum, maka ini kesalahan kita semua, dan mari kita berikan hak penduduk Aceh itu," kata Nasir Djamil, politisi PKS dalam "Dialog Tanah Rencong untuk Pendidikan Aceh," diselenggarakan Forum Masyarakat Aceh se-Pulau Jawa (Formaja) secara virtual, Sabtu (16/5/2020), pukul 10.00-14.00 WIB.
Dialog membahas "Tantangan Pendidikan Generasi MudaTanah Rencong di Era Revolusi Industri 4.0, Perubahan Kehidupan Masyarakat (Society 5.0) dan New Normal Pasca Pandemi Covid-19."
• Sebelum Miliki Kerajaan Bisnis, Ruben Onsu Pernah Ngepel Parkiran Demi Bertahan Hidup
• Hari Pertama Perwal Wajib Masker Diberlakukan di Banda Aceh, Wali Kota dan Wakil Pimpin Razia
• Sampah Plastik Cemari Pantai di Kawasan Pasar Aceh Meulaboh
Nasir Djamil mengatakan, hak penduduk Aceh mendapatkan pendidikan bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi, tertuang dalam ayat (1) Pasal 216 UU No.11 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Nasir Djamil termasuk salah seorang anggota Parlemen yang menyusun UUPA, mengatakan arah dan kebijakan pendidikan Aceh itu sudah dituangkan dalam UU, tinggal sekarang bagaimana mewujudkannya.
Termasuk besaran anggaran pendidikan sudah diterakan dalam UUPA, ujar Nasir.
Anggota Komisi III DPR RI ini menyadari bahwa hingga kini penduduk di Aceh belum mendapatkan haknya mengenai pendidikan yang bermutu.
Nasir sependapat bahwa harus ada cetak biru pendidikan Aceh guna dijalankan bersama.
Selain itu ia juga menyarankan evaluasi terhadap regulasi pendidikan Aceh, penganggaran pendidikan Aceh, sarana dan prasarana pendidikan serta budaya pendidikan.
"Saya juga sependapat bahwa Aceh memerlukan cetak biru pendidikan untuk kemudian dijalankan bersama," ujarnya.
Ia menyarankan diselenggarakan sebuah seminar besar melibatkan banyak pihak mempersiapkan cetak biru pendidikan Aceh.
Pembicara lain dalam dialog yang dipandu praktisi pendidikan dari Bandung Zoelkifli M Adam adalah
Menteri Agraria dan Tata Ruang Dr Sofyan A Djalil, Rektor Unsyiah Prof Dr H Samsul Rizal MEng, dan Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Prof Dr Jasman J Ma'ruf, tokoh Aceh Azwar Abubakar.
Kemudian anggota DPR RI asal Aceh Illiza Sa'duddin Djamal, Kadisdik Aceh Drs H Rahmat Fitri HD MPA, Prof Dr H Bachtiar Hasan dari UPI Bandung, Drs HT Zilmahram MM (psikolog), Prof Dr Eng Ir HT Abdullah Sanny dari ITB Bandung dan Dr H Surya Darma MBA, Ketua Taman Iskandar Muda Jakarta.(*)