Donald Trump Segera Cabut Hak Isimewa Hong Kong, Mahasiswa Cina Dilarang Kuliah

SERAMBINEWS.COM, WASHNGTON - Presiden AS, Donald Trump, Sabtu (30/5/2020) mengatakan seluruh hak istimewa Hong Kong segera dicabut.

Trump juga melarang mahasiswa Cina kuliah di universitas AS.

Dalam satu aksi bersama, Amerika Serikat dan Inggris juga meningkatkan kekhawatiran di Dewan Keamanan PBB atas undang-undang keamanan baru Hong Kong.

Hal itu membuat marah Beijing yang mengatakan masalah itu tidak memiliki tempat di badan dunia itu.

Dilansir AFP, Sabtu (30/5/2020), dalam konferensi pers di Gedung Putih, presiden AS menyerang Cina atas perlakuannya terhadap bekas jajahan Inggris itu.

Dia hal itu mengurangi status kota yang sudah lama berdiri dengan bangga.

"Ini adalah tragedi bagi orang-orang Hong Kong, orang-orang Cina dan memang orang-orang di dunia," kata Trump.

Trump juga mengatakan mengakhiri hubungan AS dengan WHO  yang dituduhnya bias pro-Cina dalam penanganan krisis virus Corona.

Tetapi Trump tidak terlalu spesifik dan khususnya menghindari kritik pribadi terhadap Presiden Xi Jinping.

Keduanya memiliki persahabatan bahkan ketika kedua kekuatan itu berselisih atas berbagai masalah yang semakin meningkat.

• AS Segera Usir Mahasiswa Cina di Negaranya

• Donald Trump Ancam Tindak Keras Cina, Jika Serang Demonstran Hong Kong

• AS Ancam Putuskan Hubungan dengan Cina

"Saya mengarahkan pemerintahan saya untuk memulai proses penghapusan kebijakan yang memberi perlakuan berbeda dan khusus kepada Hong Kong," kata Trump.

"Ini akan memengaruhi berbagai perjanjian, mulai dari perjanjian ekstradisi hingga kontrol ekspor pada teknologi dan banyak lagi, dengan sedikit pengecualian," katanya.

Dalam sebuah langkah yang bisa memiliki konsekuensi jangka panjang, Trump mengeluarkan perintah untuk melarang mahasiswa dari universitas AS yang terhubung dengan militer Cina.

"Selama bertahun-tahun, pemerintah Cina telah melakukan spionase ilegal untuk mencuri rahasia industri kami, yang jumlahnya banyak," kata Trump.

Anggota Partai Republik telah berteriak-teriak untuk mengusir mahasiswa Cina yang terdaftar di bidang-bidang sensitif.

FBI pada Februari 2020 mengatakan sedang menyelidiki 1.000 kasus spionase ekonomi Tiongkok dan pencurian teknologi.

Tetapi setiap langkah untuk mencegah mahasiswa Cina tidak diterima di universitas-universitas AS, telah terpukul keras oleh penutupan dampak COVID-19.

Cina telah menjadi sumber utama siswa asing ke Amerika Serikat selama dekade terakhir dengan hampir 370.000 warga kuliah di universitas-universitas AS.

Para kritikus mengatakan Trump telah bersemangat untuk mengobarkan kemarahan tentang Cina.

Chuck Schumer, Demokrat di Senat, menyebut pengumuman Trump "sangat menyedihkan."

Eliot Engel, seorang Demokrat yang mengepalai Komite Urusan Luar Negeri Dewan, mencatat Trump menepis Hong Kong selama protes tahun lalu ketika mencari kesepakatan perdagangan dengan Xi.

"Sekarang, presiden ingin mengalihkan kesalahan atas kegagalannya ke Cina, jadi dia melakukan hal yang benar untuk alasan yang salah," kata Engel.

Perintah Trump juga dapat memicu pembalasan.

Cina pada Maret 2020 mengusir wartawan AS setelah pemerintahan Trump memperketat aturan visa untuk staf di media pemerintah Cina.

"Sanksi tidak selalu sepihak dan negara kami (Cina) akan melakukan tindakan balasan," kata Kepala Keamanan Hong Kong, John Lee, Sabtu (30/5/2020).

Sekutu Barat mengangkat Hong Kong dalam konferensi video tertutup, di mana Cina tidak dapat memblokir agenda.

Mereka mengatakan Cina melanggar komitmen internasional ketika perjanjian penyerahan 1984 dengan Inggris.

Beijing telah berjanji untuk mempertahankan sistem pusat keuangan yang terpisah sampai setidaknya 2047 dan terdaftar di PBB.

"Amerika Serikat tegas, dan menyerukan kepada semua anggota PBB untuk bergabung menuntut RRC agar segera membalikkan arah dan menghormati komitmen hukum internasionalnya kepada lembaga ini dan rakyat Hong Kong," kata Duta Besar AS, Kelly Craft, merujuk pada Tiongkok.

Cina menuntut agar AS dan Inggris segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong, dengan mengatakan undang-undang itu tidak jatuh di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.

"Setiap upaya menggunakan Hong Kong untuk ikut campur dalam masalah-masalah internal Cina pasti akan gagal," kata perwakilan Cina di PBB.

"Tidak ada konsensus, tidak ada diskusi formal di Dewan Keamanan, dan langkah AS dan Inggris tidak membuahkan hasil," katanya.(*)