Palestina Minta Bantuan ke 40 negara

SERAMBINEWS.COM, RAMALLAH - Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh akan mengadakan konferensi video dengan para donor dari 40 negara.

Kantor berita resmi Palestina WAFA, Senin (1/6/2020)  mengatakan hal itu menyampaikan laporan tentang situasi ekonomi di wilayah Palestina.

Konferensi digelar pada Selasa (2/6/2020), sekaligus meminta bantuan.

Palestina ingin meminta bantuan dari negara-negara tersebut, karena Israel telah menghentikan bantuan dari pajak negara itu.

Dilansir AFP, Senin (16/2020), Palestina telah mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pukulan ekonomi yang dibawa oleh dampak virus Corona.

Bank Dunia mengatakan kesenjangan keuangannya dapat meningkat secara mengejutkan dari 800 juta dolar AS tahun lalu menjadi 1,5 miliar dolar AS tahun ini.

"Pada titik ini, tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama waktu yang diperlukan bagi perekonomian pulih dari tindakan pengendalian saat ini," kata Bank Dunia.

Pemerintah Palestina sangat bergantung pada dukungan donor, karena tidak dapat mengimplementasikan langkah-langkah stimulus yang digunakan oleh negara-negara lain.

Seperti menurunkan suku bunga atau mengakses pasar modal internasional.

• Arab Saudi Kutuk Israel, Ingin Caplok Lagi Tanah Palestina

• Palestina Minta Bantuan Cina Tangani Virus Corona

• Mantan Pembantu Obama Yakini Trump Dukung Caplok Lagi Lahan Palestina

Meskipun kebutuhan keuangan meningkat, dukungan untuk anggaran tahun ini adalah yang terendah dalam dua dekade, menurut Bank Dunia.

Bulan lalu, seorang pejabat Israel mengatakan pinjaman 800 juta shekel atau 228 juta dolar AS telah disetujui untuk Palestina.

Dana itu untuk membantu menebus pendapatan yang hilang selama virus Corona.

Kantor utusan khusus Timur Tengah PBB menyerukan sumber daya yang besar untuk dikerahkan oleh pemerintah Palestina dan Israel.

Termasuk pendonor asing dan sektor swasta, dalam menanggapi pandemi. Sedangkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan tetap penting,

PBB mengatakan, tindakan yang berbeda dan berani diperlukan untuk mencegah keruntuhan ekonomi Palestina.