Breaking News:

Rancangan Qanun

DPRA Mulai Bahas Raqan Prioritas 2020, Sisa Waktu Tinggal Enam Bulan Lagi

Pembahasan raqan prioritas ini termasuk terlambat, karena mereka dilantik 30 September 2019, tapi raqan baru sekarang dibahas.

hand over dokumen pribadi
Bardan Sahidi 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah mendistribusikan 10 rancangan qanun (raqan) prioritas tahun 2020 ke semua alat kelengkapan dewan (AKD). 

Pendistribusian tersebut guna dibahas sebelum disahkan menjadi qanun Aceh. Pendistribusi dan pembahasan raqan perioritas tersebut termasuk terlambat karena mereka sudah dilantik sejak 30 September 2019 tapi raqan baru dibahas.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Bardan Sahidi kepada Serambinews.com, Selasa (2/6/2020) menyampaikan pendistribusian raqan tersebut sudah dilakukan sejak di SK kan oleh pimpinan dewan. 

Kepada pembahas diberi waktu sampai dengan akhir Desember 2020. Artinya, pembahas hanya memiliki waktu enam lagi untuk bisa menuntaskan pembahasan raqan menjadi qanun.   

“Pimpinan DPRA sudah dilakukan pendistribusian raqan ke AKD untuk dibahas. Di DPR ada enam komisi, masing-masing komisi mendapat jatah satu judul raqan, Banleg dua raqan, dan Pansus (Panitia Khusus) dua raqan,” kata Bardan usai rapat Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRA, Selasa (2/6/2020).

Sebelumnya, DPRA mengesahkan 10 raqan prioritas tahun 2020 yaitu Raqan Aceh tentang Pertanahan, Raqan Aceh tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, Raqan Aceh tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh.

Kemudian, Raqan Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu, Raqan Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Raqan Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan, Raqan Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok, Raqan Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh.

Selanjutnya, Raqan Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan Raqan Aceh tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah. “Saat ini ada komisi yang sudah mulai membahas raqan, seperti Komisi I,” ungkap politisi PKS berdarah Gayo ini.

Dalam pendistribusian, Komisi I membahas Raqan Aceh tentang Pertanahan. Komisi II bahas Raqan Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Komisi III bahas Raqan Aceh tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.

Kemudian Komisi IV bahas Raqan Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu. Komisi V bahas Raqan Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan. Komisi VI bahas Raqan Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Sedangkan Banleg membahas Raqan Aceh tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh dan Raqan Aceh tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah. Sementara Pansus bahas Raqan Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Raqan Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh.(*)

MA Kabulkan Permohonan Pemerintah Aceh Terkait Pemberhentian Sayid Fadhil sebagai Kepala BPKS

DPRA Minta Pemeriksaan Covid-19 Massal dengan Swap, Bukan Rapid Test

Viral Kisah Pria Tua Kehilangan Pekerjaan dan Ibunya Sakit, Rela Gak Makan Demi Keluarganya

Terkait Pemeriksaan Gratis Covid-19 untuk Masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh Masih Siapkan Prosedur

Mengapa Yerusalem Penting Bagi Kristen, Islam, dan Yahudi? Ternyata Ini Sebabnya

Kabar Baik, Tak Ada Satu pun Kasus Virus Corona di Wuhan Setelah Lakukan Tes pada 9,9 Juta Penduduk

 

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved