Berita Bener Meriah
Massa Desak DPRK Bener Meriah Tagih Janji Bupati
Massa yang tergabung dalam Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM) mendatangi Gedung DPRK Bener Meriah, Selasa (2/6/2020).
Penulis: Budi Fatria | Editor: Jalimin
Laporan Budi Fatria | Bener Meriah
SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Massa yang tergabung dalam Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM) mendatangi Gedung DPRK Bener Meriah, Selasa (2/6/2020).
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh, Wakil Ketua II, Anwar dan sejumlah anggota seperti, Syafri Kaharuddin, Darwinsyah, Sapri Gumara, Yuzmuha, Edy Julkifli, Guntur Alamsyah, Darussalam serta anggota lainnya.
Mereka yang terdiri dari LSM, mahasiswa dan pemuda menuntut sejumlah janji-janji Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Bener Meriah. Para perwakilan saling bergantian menyampaikan tuntutan kepada Ketua DPRK dan anggota DPRK lainya untuk secepatnya menagih janji serta merealisasikan program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
Ada beberapa poin tuntutan Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM) yang disampaikan oleh jurubicara, Munawir Arloti diantaranya, mendesak Bupati Bener Meriah merealisasikan janji-janji kampanye Pilkada Tahun 2017.
Kemudian, meminta DPRK Bener Meriah membetuk pansus untuk program Taman Harmoni.
Selanjutnya meminta transparansi anggaran Covid-19 yang bersumber dari APBK dan juga keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk penanganan Covid-19.
"Kami meminta keseriusan pemerintah Bener Meriah dalam menangani persoalan perekonomian di tengah pandemi Covid-19," sebutnya.
Lanjutnya, kami juga meminta pertangung jawaban terkait adanya gelombang tenaga kerja dari "zona merah" masuk ke Bener Meriah.
"Kami mengharapkan pemerintah daerah memberdayakan pengusaha lokal di Bener Meriah," pintanya.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk bertanggung jawab atas kebijakan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan program ketahanan pangan yang dinilai menimbulkan konflik.
Selanjutnya mereka juga meminta Bupati bertanggung jawab atas pernyataan pengunduran dirinya secara lisan.