Seorang Warga Klaim Penyaluran BLT DD di Pidie Jaya Berunsur KKN dan Pungli, Begini Kata Plt Sekda

Artinya ada yang tak tepat sasaran, tetapi ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kepada KK penerima bantuan dari dari dana desa Rp 600 ribu per bulan ini. 

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Zikrillah SP, warga Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, mengklaim penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di kabupaten itu ada unsur KKN.

Artinya ada yang tak tepat sasaran, tetapi ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kepada KK penerima bantuan dari dari dana desa Rp 600 ribu per bulan ini. 

Selain itu, diduga juga ada pungutan liar oleh oknum perangkat gampong dari penerima bantuan yang semestinya untuk warga yang terdampak Covid-19 ini.  

Zikrullah menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Selasa 2/6/2020). 

Menurutnya, hal ini sesuai penelusurannya di sejumlah gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya, sehingga akibatnya telah memicu konflik antarsesama di gampong-gampong.  

• Abutment Amblas Diganti Batang Kelapa, Warga Perbaiki Secara Darurat

• Wings Air Kembali Tunda Penerbangan ke Bandara Malikussaleh Aceh Utara Hingga 7 Juni 2020

• New Normal Covid-19, Masyarakat Abaikan Protokol Kesehatan, Ini Penjelasan Jubir Covid-19 Aceh Besar

"Sebagian besar ditemukan penyaluran tidak tepat sasaran, yaitu lebih diprioritaskan kepada keluarga dan kerabat, malah untuk kalangan yang tergolong mampu. 

Selain itu, juga ditemukan penerima mesti menyetor dana ini kepada oknum perangkat gampong yang mengutip dana ini Rp 100 ribu. Alasannya untuk dana administrasi.

Oknum perangkat gampong ini akan menjemput dana itu ke rumah masing-masing penerima setelah pencairan dana ini," kata Zikrullah. 

Oleh karena itu, Zikrullah meminta dinas terkait di Pidie Jaya menelusuri kasus ini dan memverifikasi kembali peneria BLT DD ini.

Dengan demikian setidaknya kasus serupa tak terjadi lagi dalam penyaluran dua tahap atau untuk dua bulan mendatang yang masing-masing juga Rp 600 ribu per bulan.   

Tanggapan Plt Sekda Pidie Jaya 

Dikonfirmasi Serambinews.com secara terpisah terkait dugaan ini, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pijay, Ir Jailani Beuramat, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan menurunkan tim. 

Tujuannya untuk memverifikasi keabsahan penerima BLT DD ini. Begitu juga akan menelusuri dugaan ada raktik pungli dalam pencairan ini.  

"Jika memang ada penyaluran yang tidak bijak oleh para perangkat gampong, maka wajar dikomplain oleh warga," katanya. (*)