DPRK Nagan Raya Kembali Panggil PLN, Terkait Pemadaman Listrik dan Naiknya Tagihan

“Kami meminta mengoreksi tagihan listrik di Bulan Maret yang tidak ada foto rekeningnya, untuk memastikan nilai tagihan listrik yang sebenarnya,” kata Zulkarnain.

Laporan Rizwan | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE – DPRK Nagan Raya kembali memanggil manajemen PLN, terkait sering pemadaman listrik di kabupaten itu, Kamis (4/6/2020). 

Pemanggilan ke gedung dewan dan dilanjutkan rapat dengar pendapat (RPD), melahirkan sejumlah rekomendasi serta tindak lanjut dari pertemuan pada Ramadhan lalu.

Sidang di gedung dewan dipimpin Ketua DPRK, Jonniadi didampingi Wakil ketua, Dedi Irmayanda dan Wakil ketua, Puji Hartini serta dihadiri Ketua Komisi III DPRK, Zulkarnain, Wakil ketua Komisi, Said Alwi Arif dan sekretaris komisi, Sarimin. 

Sedangkan dari Pemkab Nagan Raya dihadiri Asisten I, Zulfika dan Camat Tadu Raya, Tarmizi.

Sementara dari PLN dihadiri Asisten Manajer dari PLN UP3 Meulaboh, Eddy Syahputra dan Manajer PLN ULP Jeuram, Taufan Hanafi, Manajer Pemasaran, Lukman Hakim Paya, dan Manajer Transmisi Energi, Kurnia Rahmadani.  

Dalam RPD tersebut, DPRK mempertanyakan sejumlah masalah seputar pelayanan PLN terhadap pelanggan di Nagan Raya.

• Dismobduknakertrans Siap Fasilitasi Pekerja Luar Aceh Urus Surat Rapid Test, Ini Prosedurnya

Terkait seringnya listrik padam, terutama di kawasan Tadu Raya. 

“Pertanyaan lain soal pembengkakan tagihan rekening, penyaluran dana CSR,” kata Ketua Komisi III DPRK, Zulkarnain.

 “Kami meminta mengoreksi tagihan listrik di Bulan Maret yang tidak ada foto rekeningnya, untuk memastikan nilai tagihan listrik yang sebenarnya,” kata Zulkarnain.

Dalam kesempatan itu, DPRK bersama Pemkab Nagan Raya akan membantu untuk penertiban pohon di sepanjang arus listrik.

Sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi pemadaman listrik.

Mohon dukungan

• Persediaan Darah di UTD RSUD Bireuen Minim, Ini Stok Darah yang Ada

Sementara itu, pejabat PLN yang hadir secara bergantian memberikan penjelasan dalam pertemuan dengan DPRK.

Seperti disampaikkan Eddi Syahputra dan Taufan Hanafi, bahwa PLN keberatan terhadap tuntutan listrik gratis.

Dengan alasan mereka membayar kepada pihak penyedia energi. 

 Terkait CSR berjanji akan melaksanakan sesuai aturan berlaku. 

 “Tentu akan mengoreksi rekening listrik warga. Memohon bantuan DPRK dan Pemkab untuk kelancaran pembersihan pohon yang selama ini mengganggu jaringan listrik,” imbuhnya. (*)

• Mantan Stafsus Presiden yang Juga Founder Ruangguru Jadi Alumni Terbaik Harvard