Breaking News:

Berita Politik

DPRK Banda Aceh Gelar Paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban APBK 2019

Menjadi komitmen pihaknya sebagai wakil rakyat, dengan tetap berkonsentrasi menjalankan tugas pengawasan dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

FOTO HUMAS PEMKO BANDA ACEH
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyerahkan dokumen LKPJ 2019 kepada Ketua DPRK Farid Nyak Umar pada sidang paripurna di gedung dewan, Selasa (19/5/2020). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mengelar rapat paripurna penyampaian penjelasan dan penyerahan secara resmi rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Banda Aceh Tahun 2019 dan rancangan qanun inisiatif DPRK Banda Aceh Tahun 2020, Kamis (25/6/2020).

Rapat yang berlansung di DPRK Banda Aceh ini dipimpin Ketua DPRK, Farid Nyak Umar bersama Wakil Ketua, Usman dan Isnaini Husda. Hadir juga Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota, Zainal Arifin.

Farid menyampaikan rapat ini merupakan wujud dari implementasi tiga fungsi yang melekat pada anggota dewan yaitu pengangaran, pengawasan, dan legislasi. Dalam hal ini kata dia, yang menjadi fokus pengawasan ialah pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2019 yang telah direalisasikan pelaksanaannya oleh eksekutif.

Wakili Plt Gubernur Aceh, Sekda Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2019 Dalam Rapat Paripurna DPRA

Temuan Benda Mirip Bom di Jembatan Fly Over, DPRK Banda Aceh Duga Ada Pihak Ingin Ganggu Kedamaian

KIP Banda Aceh Usul Anggaran Pilkada 2022 Rp 31,5 M

Menurutnya ini menjadi komitmen pihaknya sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, dengan tetap berkonsentrasi untuk menjalankan tugas pengawasan dalam pelaksanaan roda pemerintahan. "Dengan harapan pemerintah kota tetap komit dan konsisten mengelola keuangan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang menyangkut dengan pengelolaan dan pelaksanaan ABPK," kata Farid.

Lebih lanjut Farid menjelaskan, pengawasan ini juga bertujuan untuk menghindari ketidaktepatan pengelolaan daerah. Menurut politisi PKS itu, pengawasan dewan terhadap APBK tidak hanya terbatas pada aspek alokasi dan pertangungjawaban anggaran, tetapi juga pada aspek pemasukan atau pendapatan daerah (PAD) serta dana transfer lainnya.

Banyak Aset Tak Disewa, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh Data Aset untuk Genjot Pendapatan

Wali Kota Serahkan LKPJ 2017 ke DPRK

Pemkab Hentikan Semua Proyek APBK

"Hal ini dimaksud untuk mendorong kinerja pemerintah agar dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih kreatif dan inovatif, sehingga mampu meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah dari sektor-sektor lain," ujar Farid Nyak Umar.

Pada kesempatan itu Farid juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2019 dari BPK RI Perwakilan Aceh.

Menurut Farid, mempertahankan WTP jauh lebih sulit daripada meraihnya, mendapatkan WTP 12 kali secara berturur-turut merupakan sebuah prestasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, bukan hanya di tingkat provinsi tapi juga tingkat nasional.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Said Kamaruzzaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved