AS Minta PBB Perpanjang Embargo Senjata ke Iran, Stabilitas Timur Tengah Dapat Terancam

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, Selasa (30/6/2020) minta Dewan Keamanan (DK) PBB memperpanjang embargo senjata terhadap Iran.

Dia memperingatkan stabilitas Timur Tengah dapat terancam, jika embargo dicabut.

Amerika Serikat bersikeras memperpanjang larangan penjualan senjata konvensional ke musuhnya yang berakhir pada Oktober 2020.

Dia mengancam akan menggunakan langkah hukum untuk memaksa pengembalian sanksi PBB terhadap Iran.

Dilansir AFP, Selasa (30/6/2020), Rusia dan China, yang akan memperoleh kontrak senjata besar dari Iran, menentang perpanjangan embargo senjata.

Keduanya sepakat dengan resolusi 2015 tentang perjanjian nuklir dengan Iran yang dinegosiasikan di bawah mantan Presiden AS Barack Obama.

Membawa kasusnya ke Dewan Keamanan, Pompeo yang menentang keras perjanjian nuklir mengatakan penghentian larangan akan menyebabkan hal lain.

Dia mengklaim Iran akan mengirim lebih banyak lagi senjata canggih ke sekutu regional seperti gerakan militan Palestina Hamas dan Hizbullah, Lebanon.

• Wartawan Iran Pemicu Demo 2017 Dihukum Mati, Walau Sempat melarikan Diri ke Paris

• Iran Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Donald Trump, Minta Bantuan Interpol

• Iran Wajibkan Masker, Setiap 33 Detik Satu Orang Terpapar Virus dan Satu Meninggal Setiap 13 Menit.

"Iran akan memegang pedang stabilitas ekonomi Timur Tengah, negara-negara yang berbahaya seperti Rusia dan China yang bergantung pada harga energi yang stabil," kata Pompeo.

Dia juga mengatakan Iran dapat menjadi "pedagang senjata jahat" setelah larangan itu dicabut.

Bahkan, Iran dapat menjual senjata sampai ke Venezuela.

Tempat pemerintah Presiden Donald Trump berusaha menjatuhkan pemimpin sayap kiri Nicolas Maduro.

Sesi Dewan Keamanan secara terbuka meluncurkan sebuah laporan yang menemukan rudal jelajah dan drone yang digunakan dalam serangan tahun lalu di Arab Saudi.

Termasuk di Abqaiq, pusat pemrosesan minyak terbesar di dunia, termasuk bahan yang berasal dari Iran.

"Iran telah melanggar embargo senjata bahkan sebelum berakhir.”

“Bayangkan jika disetujui pembatasan dicabut," kata Pompeo.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dijadwalkan berpidato.

Trump, yang memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi dan Israel, pada 2018 menarik diri dari perjanjian nuklir.

Dia menyebutnya bencana, dan memberi sanksi lebih keras ke Iran.

Iran sejak itu telah mengambil langkah-langkah kecil.

Ttetapi meningkat jauh dari kepatuhan dengan perjanjian nuklir saat negara itu mendesak untuk bantuan.

Namun pemerintahan Trump telah membuat argumen baru.

Tetap menjadi peserta dalam kesepakatan nuklir seperti yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan 2015.

Karena juga dapat memicu sanksi PBB jika Iran melanggar persyaratannya, termasuk pada embargo senjata.

"Kami tidak dapat menerima upaya mendapatkan berkah bagi kebijakan tekanan maksimum yang diinginkan AS melalui Dewan Keamanan," kata duta besar Rusia, Vasily Nebenzia.

"Apa yang kita dapatkan pada akhirnya adalah eskalasi yang tidak terkendali," katanya.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan embargo senjata lima tahun yang merupakan kompromi antara pemerintahan Obama dan Moskow dan Beijing harus berakhir.

Zhang menegaskanharus sesuai jadwal berdasarkan resolusi 2015.

"Setelah keluar dari JCPOA, AS tidak lagi menjadi peserta dan tidak memiliki hak untuk meminta Dewan Keamanan," kata Zhang.

Sekutu Eropa, telah menyuarakan dukungan memperpanjang embargo.

Tetapi juga menentang sanksi baru dengan mengatakan masalah yang lebih besar adalah program nuklir Iran.

"Upaya sepihak dengan sanksi PBB tidak sesuai dengan upaya kami untuk melestarikan JCPOA," kata utusan Inggris, Jonathan Allen.

Olof Skoog, perwakilan Uni Eropa di PBB mencatat Amerika Serikat tidak ikut serta dalam pertemuan apapun mengenai kesepakatan nuklir.

Seusai mengumumkan pengunduran dirinya pada Mei 2018.

Beberapa analis melihat dorongan AS sebagai cara membunuh kesepakatan nuklir.(*)