Menarik, Wacana Pemulangan Warga Aceh dari Malaysia

HARIAN Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan ten­tang pertemuan Muzakir Manaf dengan Jenderal Doni Monardo di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta.

Muzakir Manaf datang dalam kapasitas Ketua Umum DPA Partai Aceh. Mantan wakil gubernur Aceh ini datang didampingi sejumlah tokoh Aceh di Jakarta, misalnya, Senator Fachrul Razi dan Abdullah Puteh serta tokoh Aceh lainnya, Teuku Irsyadi.

Doni Monardo yang menerima Muzakir Manaf di kantornya meru­pakan Kepala BNPB. Ia juga dikenal sebagai mantan komandan jen­deral (Danjen) Kopassus. Sejak usia satu tahun bermukim di Aceh, bahkan saat tsunami melanda Aceh tahun 2004 pun Doni sedang bertugas di Aceh.

Tujuan kedatangan Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem tak ada hubungannya dengan bencana alam di Aceh. Mantan pang­lima GAM ini justru ingin mendapat dukungan dari Doni Monardo yang kini Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pu­sat. Mualem punya gawe besar, yakni ingin memprakarsai sekaligus memfasilitasi kepulangan ribuan perantau Aceh yang terdampak Co­vid-19 di Malaysia.

Karena melibatkan antarnegara dan rencana kepulangan ini di te­ngah pandemi pula, tentu inisiatif lokal ini tidak cukup diwacanakan di tingkat Aceh saja atau hanya antarwarga Aceh saja.

Dalam konteks inilah kita nilai tepat dan strategis langkah “geril­ya” yang dilakukan Mualem. Diawali dengan melontarkan gagasan ini di tingkat lokal melalui Juru Bicara Partai Aceh, H Muhammad Sa­leh, Mualem langsung mendapat sinyal dukungan dari Pelaksana Tu­gas (Plt) Gubernur Aceh.

Merasa sudah mendapat dukungan dari orang nomor satu di Aceh, Mualem melanjutkan gerilyanya ke Jakarta. Sekali lagi, ini ada­lah langkah yang tepat. Tapi harus diperhitungkan benar dampak dari pemulangan warga Aceh terdampak Covid-19 ini terhadap dunia kerja dan kemiskinan di Aceh.

Perlu diingat, Jumlah diaspora Aceh di Malaysia tidaklah sedikit. Pada Februari 2018 saja tercatat 640.000 warga Aceh di Malaysia. Alhamdulillah, 25.000 di antaranya sudah punya kedai, umumnya berupa kedai runcit. Begitu dikatakan

President Aceh Community, Malaysia, Datuk Haji Mansyur bin Usman (56), kepada Serambi di tempat usahanya, Gedung Harapan Bunda Sdn Bhd Jalan Pahang, Kuala Lumpur, Malayasia, Rabu (21/2/2018).

Nah, dari jumlah diaspora Aceh sebanyak itu berapa ratus atau berapa ribu orang yang akan dipulangkan ke Aceh? Sudah tersedia­kah lapangan kerja bagi mereka?

Andai yang bersedia pulang itu 100.000 orang saja dan sesam­pai di Aceh menganggur hingga akhir tahun, maka angka pengang­guran di Aceh tahun ini sontak bertambah, dari 147.000 menjadi 247.000. Angka seperti itu membuat jumlah penganggur di Aceh le­bih banyak dibandingkan penganggur di Jakarta.

Tahun lalu saja secara nasional, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh pada Agustus menduduki peringkat kedelapan atau satu angka di bawah DKI Jakarta. TPT di Jakarta 6,22%, sedangkan Aceh 6,20%. Ada 2,36 juta angkatan kerja di Aceh. Tapi yang punya pekerjaan kurang dari 2,2 juta orang. Ini data sebelum pandemi Co­vid-19 melanda. Dalam enam bulan terakhir karena prahara corona lumayan banyak karyawan kehilangan pekerjaan atau dirumahkan. Sangat mungkin jumlah penganggur di Aceh saat ini sudah di atas 150.000 jiwa. Nah, kalau ditambah 100.000 orang saja yang pulang dari Malaysia, maka penganggur di Aceh bisa-bisa menempati rekor tertinggi di Indonesia.

Hal ini juga akan berdampak pada angka kemiskinan. Dengan jumlah penganggur di Aceh yang hampir 900.000 orang menempat­kan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatra dan nomor 5 termis­kin di Indonesia. Nah, jika ditambah lagi dengan 100.000 perantau Aceh yang pulang dari Malaysia yang pulang tanpa pekerjaan dan penghasilan, maka jumlah warga miskin di Aceh mendekati 1 juta jiwa. Itu kondisi tahun ini saja. Kalau sampai tahun depan pandemi berlanjut dan warga Aceh perantau dipulangkan lagi dalam jumlah ri­buan atau ratusan ribu, maka kondisi sosial ekonomi Aceh benar-benar terpuruk. Bisa-bisa Aceh akan menjadi provinsi termiskin se­kaligus yang paling banyak penganggurnya di Indonesia.

Belum lagi misalnya, di antara ratusan ribu warga Aceh yang pu­lang dari Malaysia itu ada yang positif atau minimal sekadar menjadi “carrier” virus corona. Maka problema yang dihadapi Aceh semakin kompleks. Beban pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se­makin berat karena jumlah warga yang tak bekerja semakin bertam­bah. Nah, berbagai efek samping inilah yang harus dihitung seca­ra cermat sebelum menimbulkan persoalan sosial ekonomi, bahkan politik di Aceh. Bagaimanapun kita di Aceh tak bisa selamanya se­perti orang Jawa yang berprinsip: mangan orang mangan, yang pen­ting ngumpul.