Wali Kota Subulussalam Diminta Gratiskan Rapid Test Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Tarif pemeriksaan rapid test di Kota Subulussalam hingga kini masih dikeluhkan masyarakat karena tarifnya dinilai terlalu tinggi.

“Masalah tarif rapid test ini harus menjadi perhatian serius terutama bagi pelajar dan mahasiswa, mohon pak wali kota mengambil kebijakan,” kata Karlinus, anggota DPRK Subulussalam.

Karlinus mengaku sudah menyampaikan keluhan warga kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam termasuk Wali Kota Subulussalam H Affan Alfian Bintang SE.

Namun sejauh ini masalah tarif rapid test belum ada solusi padahal sekarang banyak warga membutuhkan karena menjadi salah satu kewajiban bagi pelajar dan mahasiswa kembali keluar daerah.

• Biaya Rapid Test Rp 433.000 Dikeluhkan, Wali Kota Subulussalam Janji Akan Evaluasi

• Wakil Rakyat Raker di Gedung KPK, ICW: Mereka Sudah Tunduk pada Legislatif

• VIDEO - Viral Seorang Pria di Toraja Melawan Polisi, Tak Terima Judi Sabung Ayam Dibubarkan

Dalam pekan ini hingga beberapa minggu ke depan menurut Karlinus merupakan jadwal para pelajar atau santri akan masuk ke pesantren termasuk mahasiswa kembali kuliah.

Dikatakan, sekolah terutama pesantren di luar seperti di Medan sekarang mewajibkan setiap pelajar memiliki surat sehat pemeriksaan rapid test. Sejatinya karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah dapat membantu.

Apalagi untuk sejumlah kegiatan sebelumnya, Pemko Subulussalam menurut Karlinus juga melakukan pemeriksaan rapid test secara gratis.

Dia mencontohkan pemeriksaan rapid test bagi sejumlah ASN atau pejabat beberapa waktu lalu.

Selain itu ada pula pemeriksaan rapid test gratis di sejumlah instansi di sana termasuk karyawan swalayan.

Seemntara Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE berjanji akan mengevaluasi soal tarif rapid test di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.

Hal itu disampaikan Walkot Subulussalam Affan Bintang kepada Serambinews.com Senin (6/7/2020) menanggapi sejumlah keluhan warga terkait mahalnya biaya rapid test di daerah tersebut.

Affan Bintang sendiri mengakui ada menerima keluhan sejumlah mahasiswa yang mau kuliah soal rapid test. Setelah itu dia mendisposisi membantu keringanan biaya rapid test terkait ke RSUD Subulussalam.

“Ada 20-an mahasiswa yang kita bantu keringanan dan mereka sangat berterima kasih, jadi nanti masalah ini akan kami bicarakan kembali bagaimana solusinya,” katanya.

Affan Bintang berjanji akan memanggil pihak RSUD Subulussalam maupun Dinas Kesehatan setempat.

Pasalnya ada bantuan alat rapid test untuk daerah ini yang bisa saja digunakan untuk membantu masyarakat di sana.

Jika memang bisa, kata Walkot Affan Bintang akan diambil opsi menggratiskan biaya rapid test bagi masyarakat Subulussalam terutama siswa sekolah, masuk pesantren dan kuliah keluar daerah.

“Nanti coba saya hubungi dulu pihak RSUD dan Dinkes apakah dipakai rapid test bantuan atau dibeli lagi dari anggaran daerah," ujar Walkot Affan Bintang

Affan Bintang mengaku ada pasokan stok rapid test untuk Dinas Kesehatan sekitar 200-an alat. Intinya, kata Walkot Affan Bintang soal rapid test akan kembali dikoordinasikan.

Sebelumnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, dr Dewi Sartika Pinem menanggapi keluhan warga soal mahalnya biaya surat keterangan bebas covid-19 atau rapid test.

“Kalau untuk pribadi memang kami kenakan biaya, tapi kalau pasien itu tidak bayar,” kata dr Dewi Sartika Pinem Direktur RSUD Kota Subulussalam, menjawab Serambinews.com, Senin (6/7/2020).

Dikatakan, sejauh ini tarif rapid test pribadi atau yang bukan pasien di RSUD Kota Subulussalam dikenakan biaya Rp 433.000.

Biaya ini ditetapkan berdasarkan peraturan direktur (Perdir) RSUD Kota Subulussalam.

Sebab, kata dr Dewi mereka serba salah lantaran alat rapid test ada yang bantuan dan dibeli dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk alat rapid test bantuan, terang dr Dewi pihaknya menggratiskan dan itu sasarannya bagi pasien terindikasi atau yang dicurigai. Sementara alat rapid test yang mereka beli dari anggaran BLUD dikenakan biaya.

Menurut dr Dewi, untuk alat rapid test yang berasal dari bantaun tidak ada diperjualbelikan. Dr Dewi pun mengakui dia belum konsultasi dengan pimpinan atau Wali Kota Subulussalam terkait tarif pemeriksaan rapid test kepada warga secara pribadi.

Sementara di berbagai daerah lain ada yang menetapkan biaya rapid test Rp 400.000.

Dia mencontoh di Unsyiah Rp 400.000 per rapid test dan SWAB Rp 1.500.000, dan untuk Subulussalam sendiri menurut dr Dewi ditetapkan Rp 433.000.

dr Dewi mengaku pihaknya serba salah jika harus menggratiskan rapid test karena bisa kehabisan bagi pasien. Alat rapid test bantuan pemerintah ke RSUD Subulussalam saat ini stoknya sekitar 300-an.(*)