Tegaskan Kebijakan Gubernur Aceh Rapid Test Gratis, Jubir Pemerintah Aceh : Tolong Diluruskan Itu

Atas kebijakan itu, kata Saifullah Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan telah mengantar sebanyak 25.000 alat rapid test ke seluruh kabupaten/kota. 

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Juru Bicara Pemerintah Aceh yang juga Jubir Gugus Tugas Covid-19 di Aceh, Saifullah Abdulgani menyatakan supaya masyarakat tidak dibebani dengan biaya bila memeriksakan dirinya dengan rapid test alias gratis.

Hal itu disampaikan Saifullah Abdulgani menjawab Serambinews.com, Selasa (7/7/2020) terkait prosedur rapid test maupun pemeriksaan swab secara gratis di Aceh secara keseluruhan.

Atas kebijakan itu, kata Saifullah Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan telah mengantar sebanyak 25.000 alat rapid test ke seluruh kabupaten/kota.

Alat rapid test tersebut agar digunakan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) secara random.

Artinya, kata Saifullah, kepada kelompok berisiko menjadi prioritas.

Dikatakan, seandainya barang rapid test kurang maka kata Saifullah bisa diusulkan kembali.

”Atau dikoordinasikan kembali kepada Dinas Kesehatan Aceh, tolong diluruskan itu.” kata Saifullah.

Lebih jauh, Saifullah yang akrab disapa SAG mengatakan stok tetap tersedia.

• Ini 6 Ibadah di Pagi Hari yang Dilakukan Nabi Muhammad SAW

• VIDEO - Pengawasan Covid-19 di Posko Perbatasan Aceh Tamiang Dinilai Belum Maksimal

• Orang Kaya India Beli Masker Emas, Tapi Tak Yakin Bisa Tangkal Virus Corona

Sebab, katanya jika memang kebutuhan rumah sakit atau barang yang diantar tidak mencukupi bisa berkoordinasi dengan Dinkes Aceh.

Selain itu, sambung SAG jika stok rapid test di RS kabupaten/kota habis juga dapat dikoordinasikan kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 Aceh.

Karenanya, SAG meminta wartawan untuk menyampaikan kepada publik terkait kebijakan Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT melakukan rapid test massal dengan target minimal 25.000 penduduk.

Malah menurut SAG target berikutnya, sebanyak 1 persen penduduk atau setara 50.000 orang di Aceh. Nah, alat untuk rapid test menurut SAG sudah diantar kepala Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh ke seluruh kabupaten/kota.

Dan jika ada kekurangan, SAG meminta daerah menyampaikan kembali ke Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas Covid-19 Aceh. Sehingga pelayanan kepada masyarakat terutama yang beresiko tidak dipungut biaya.

SAG memastikan jika kebijakan Pemerintah Aceh tidak ada pemisahan alat rapid test bagi pasien dan masyarakat lain. Intinya, rapid test bantuan Pemerintah Aceh harus digunakan untuk semua masyarakat.

Sejatinya, kata SAG jika pun ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota harus ada instruksi bupati/wali kota atau regulasinya dan sebagainya.

“Pasti ada legalitasnya soal tarif. Tapi kami Pemerintah Aceh sejauh kewenangan Temerintah Aceh tentu sudah memutuskan untuk menggratiskan rapid test. Tapi yang penting, kalau rumah sakit melakukan hal demikian coba ditanya apakah instruksi kabupaten/kota,” ujar SAG

SAG juga menyatakan soal penggratisan rapid test tersebut dituangkan dalam instruksi Plt Gubernur Aceh secara terrtulis da nada dokumennya.

Intinya, menurut SAG rapid test bantuan Pemerintah Aceh kepada rumah sakit di daerah atau dinas kesehatan harus digunakan untuk masyarakat dan gratis bukan disimpan. Karenanya, SAG mengimbau pemerintah daerah, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di kabupaten/kota untuk tidak menyimpan alat rapid test.

Seperti diketahui tarif pemeriksaan rapid test antibody di Kota Subulussalam hingga kini masih menjadi dikeluhkan masyarakat karena dinilai terlalu tinggi.

“Masalah tariff rapid test ini harus menjadi perhatian serius terutama bagi pelajar dan mahasiswa, mohon pak wali kota mengambil kebijakan,” kata Karlinus, anggota DPRK Subulussalam.

Karlinus mengaku sudah menyampaikan keluhan warga kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam termasuk Wali Kota Subulussalam H Affan Alfian Bintang SE.

Namun sejauh ini masalah tarif rapid test belum ada solusi padahal sekarang banyak warga membutuhkan karena menjadi salah satu kewajiban bagi anak pelajar dan mahasiswa kembali keluar daerah.

Dan dalam pekan ini hingga beberapa minggu ke depan menurut Karlinus merupakan jadwal para pelajar atau santri akan masuk ke pesantren termasuk mahasiswa kembali kuliah.

Dikatakan, sekolah terutama pesantren di luar seperti di Medan sekarang mewajibkan setiap pelajar memiliki surat sehat pemeriksaan rapid test. Nah, sejatinya karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah dapat membantu.

Apalagi untuk sejumlah kegiatan sebelumnya, Pemko Subulussalam menurut Karlinus juga melakukan pemeriksaan rapid test secara gratis. Dia mencontohkan pemeriksaan rapid test bagi sejumlah ASN atau pejabat beberapa waktu lalu.

Selain itu ada pula pemeriksaan rapid test gratis di sejumlah instansi di sana termasuk karyawan swalayan.

Seemntara Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE berjanji akan mengevaluasi soal tarif rapid test di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.

Hal itu disampaikan Walkot Subulussalam Affan Bintang kepada Serambinews.com Senin (6/7/2020) menanggapi sejumlah keluhan warga terkait mahalnya biaya rapid test di daerah tersebut.

Walkot Affan Bintang sendiri mengakui ada menerima keluhan sejumlah mahasiswa yang mau kuliah soal rapid test. Setelah itu dia mendisposisi membantu keringanan biaya rapid test terkait ke RSUD Subulussalam.

“Ada 20-an mahasiswa yang kita bantu keringanan dan mereka sangat berterimakasih, jadi nanti masalah ini akan kami bicarakan kembali bagaimana solusinya,” kata Walkot Affan Bintang

Affan Bintang berjanji akan memanggil pihak RSUD Subulussalam maupun Dinas Kesehatan setempat. Pasalnya ada bantuan alat rapid test untuk daerah ini yang bisa saja digunakan untuk membantu masyarakat di sana.

Jika memang bisa, kata Walkot Affan Bintang akan diambil opsi menggratiskan biaya rapid test bagi masyarakat Subulussalam terutama anak sekolah, masuk pesantren dan kuliah keluar daerah.

“Nanti coba saya hubungi dulu pihak RSUD dan Dinkes apakah dipakai rapid test bantuan atau dibeli lagi dari anggaran daerah,’ ujar Walkot Affan Bintang

Walkot Affan Bintang mengaku ada pasokan stok rapid test untuk Dinas Kesehatan sekitar 200-an alat. Intinya, kata Walkot Affan Bintang soal rapid test akan kembali dikoordinasikan.

Sebelumnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, dr Dewi Sartika Pinem menanggapi keluhan warga soal mahalnya biaya surat keterangan bebas covid-19 atau rapid test.

“Kalau untuk pribadi memang kami kenakan biaya, tapi kalau pasien itu tidak bayar,” kata dr Dewi Sartika Pinem Direktur RSUD Kota Subulussalam, menjawab Serambinews.com, Senin (6/7/2020).

Dikatakan, sejauh ini tarif rapid test pribadi atau yang bukan pasien di RSUD Kota Subulussalam dikenakan biaya Rp 433.000,-. Biaya ini ditetapkan berdasarkan peraturan direktur (Perdir) RSUD Kota Subulussalam.

Sebab, kata dr Dewi mereka serba salah lantaran alat rapid test ada yang bantuan dan dibeli dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk alat rapid test bantuan, terang dr Dewi pihaknya menggratiskan dan itu sasarannya bagi pasien terindikasi atau yang dicurigai. Sementara alat rapid test yang mereka beli dari anggaran BLUD dikenakan biaya.

Nah, menurut dr Dewi, untuk alat rapid test yang berasal dari bantaun tidak ada diperjualbelikan. Dr Dewi pun mengakui dia belum konsultasi dengan pimpinan atau Wali Kota Subulussalam terkait tarif pemeriksaan rapid test kepada warga secara pribadi.

Sementara di berbagai daerah lain ada yang menetapkan biaya rapid test Rp 400.000,-. Dia mencontoh di Unsyiah Rp 400.000 per rapid test dan SWAB Rp 1.500.000,-. Dan untuk Subulussalam sendiri menurut dr Dewi ditetapkan Rp 433.000.

dr Dewi mengaku pihaknya serba salah jika harus menggratiskan rapid test karena bisa kehabisan bagi pasien. Alat rapid test bantuan pemerintah ke RSUD Subulussalam saat ini stoknya sektar 300-an lebih kurang.

Sementara ketika ditanyai berapa yang mereka beli dari dana BLUD, dr Dewi mengaku tidak terlalu banyak. Dan jika digratiskan semua pemeriksaan memang bisa hanya saja untuk pasien bisa tidak ada lagi.

Rapid test ini, kata dr Dewi sama halnya dengan cek narkoba yang harus dibayar karena alatnya dibeli dari uang BLUD. dr Dewi mengakui ada wacana rapat terakhir jika pemeriksaan rapid test tidak lagi di RSUD tapi posko.

Sementara untuk anak kuliah, sekolah atau masuk pesantren menurt dr Dewi akan ada pertimbangan. Dia mengaku beberapa waktu lalu bahkan sempat membayarkan biaya rapid test bagi anak kuliah dengan uang pribadi.

Tetapi, lanjut dr Dewi pihaknya akan kembali mengkonsultasikan kepada tim gugus soal rapid test bagi anak sekolah, kuliah atau mahasiswa. “Perlu lagi kami bicarakan bagaimana meringankan iaya rapid test.”Yang mana yang digratiskan dan bayar ini perlu kami konsultasikan lagi,” ujar dr Dewi

Memang sebelumnya ada inisiatif rapid test yang bayar untuk warga ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) Subulussalam. Sedangkan warga ber KTP Subulussalam gratis. Diakui sempat mencuat soal pembayaran rapid test hingga membuat pihak kasir ketakutan.

Begitupun ketika disinggung biaya rapid test di luar seperti di Medan lebih murah, dr Dewi membenarkan kemungkinan mereka beli dengan harga murah pula. RSUD Subulussalam sendiri mengaku membeli alat rapid test dengan harga sekitar Rp 300.000-an.

Intinya, lanjut dr Dewi pertimbangan biaya karena dikuatirkan rapid test bantuan akan habis jika digratiskan semua. Sementara jika tidak ada stok rapid test dikuatirkan bisa saja pasien yang butuh rapid test harus dirujuk.

Meski demikian, dr Dewi untuk warga yang betul-betul warga kurang mampu akan dipertimbangkan lagi. Sementara untuk penghapusan biaya rapid test atau penurunan akan kembali dikaji.

Dr Dewi mengatakan akan meninjau ulang soal besaran tarif rapid test di RSUD Subulussalam.”Inilah sedang kita kaji nanti bagaimana warga tidak bayar lagi,” terang dr Dewi

Dikatakan, jika ada kebijakan pimpinan RSUD Subulussalam siap menggratiskan rapid test. Dan, lanjut dr Dewi jika pimpinan dalam hal ini Wali Kota Subulussalam dapat mengadakan rapid test akan digratiskan.

Ketika ditanyai berapa kebutuhan rapid test setiap hari saat ini, dr Dewi menjelaskan belum dipakai. Untuk bantuan rapid test sama sekali belum dipakai karena tidak ada laporan sesuai kebutuhan pasien.

Dr Dewi bahkan mengaku jika bisa saja mereka akan mengembalikan alat rapid test dari Dinas Kesehatan karena kuatir bisa berbahaya bagi RSUD Subulussalam.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRK Subulussalam, Karlinus mempertanyakan biaya pengurusan surat keterangan sehat bebas covid-19 melalui rapid test di daerah ini.

“Saya mendapat banyak laporan masyarakat soal surat keterangan bebas covid-19 melalui rapid test, terlalu mahal dan seharusnya untuk warga Subulussalam digratiskan,” kata Karlinus kepada Serambinews.com Senin (6/7/2020).

Menurut Karlinus, informasi yang dia dapat dari sejumlah laporan masyarakat biaya pemeriksaan rapid test untuk mendapatkan surat keterangan sehat atau bebas covid mencapai Rp 450.000,-.

Jumlah tersebut menurut Karlinus sangat kemahalan. Malah menurut Karlinus seharusnya khusus untuk warga Subulussalam tidak dikenakan biaya.

Dikatakan, salah seorang warga yang hendak mengantar anaknya kuliah melaporkan urung mengurus rapid test di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam karena mahalnya biaya terkait

“Kemarin ada warga kita anaknya mau kuliah terus mau ambil surat bebas covid-19 melalui hasil rapid test tapi batal karena kemahalan,” ujar Karlinus

Laporan warga yang mengeluhkan biaya rapid test atau surat sehat covid-19 di RSUD Kota Subulussalam cukup banyak dia terima.

Apalagi saat ini, kata Karlinus, ada banyak warga yang harus mengurus rapid test sehubungan anak-anak mau masuk sekolah atau pesantren ke luar daerah.

Politisi PBB ini mengatakan sejatinya biaya rapid test bagi masyarakat Kota Subulussalam digratiskan. Sebab dengan harga yang sangat tinggi dinilai sangat memberatkan masyarakat.

Padahal, lanjut Karlinus untuk kebutuhan makan saja masyarakat sekarang sangat kewalahan. “Mahal kali, kalau waga yang mampu mungkin tidak memberatkan bagaimana masyarakat miskin yang anaknya juga kuliah atau sekolah,” tanya Karlinus

Lantaran itu sebagai wakil rakyat, Karlinus meminta Wali Kota Subulussalam segera mengevaluasi kebijakan RSUD Subulussalam soal biaya rapid test karena dianggap sangat memberatkan masyarakat.

Karlinus meminta Wali Kota Subulusalam H Affan Alfian Bintang menggratiskan biaya rapid test bagi masyarakat Kota Subulussalam. Ini kata Karlinus sebagai bantuan pemerintah untuk rakyatnya. (*)