Usaha Mikro
Terungkap pada Diskusi Virtual Ombudsman Aceh, UMKM Makin Sekarat
"Terjadi penurunan omset luar biasa. Kami berharap anggaran yang direfocusing dapat mendukung pelaku usaha supaya mereka tidak berhenti."
Penulis: Nasir Nurdin | Editor: Nasir Nurdin
Wildan mengakui masih banyak kekurangan, sehingga perlu kolaborasi bersama untuk memajukan usaha masyarakat.
"Pelaku UMKM ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan ada juga pemerintah kabupaten/kota. Kita selalu melakukan koordinasi untuk pemberdayaan," sebut Wildan.
Mengakhiri diskusi tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin yang juga salah seorang narasumber mengharapkan adanya pemberdayaan UMKM yang kreatif dan inovatif.
Selain itu, pemerintah juga harus membantu pelaku usaha dalam bidang produksi, promosi, dan distribusi.
• Kakek dan Nenek Ini Tega Bakar Cucu yang Masih Berusia Tujuh Tahun, Dituduh Sebagai Penyihir
Menurut Taqwaddin, ada beberapa poin yang menjadi catatan solusi dari diskusi.
Di antaranya perlu pemberdayaan UMKM yang kreatif dan inovatif seperti mempermudah izin dan skema pembiayaan secara khusus.
"Selain itu, perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Membantu produksi, promosi, serta distribusi hasil pelaku UMKM. Selanjutnya saling berkoordinasi dan bersinergi," pungkas Taqwaddin yang pernah aktif dalam dunia usaha. (*)