Breaking News:

Nasir Djamil: Selama Aceh Berstatus Khusus, Selama Itu Pula Harus Ada Dana Otsus  

Politisi asal Aceh di Senayan, Nasir Djamil menegaskan selama Aceh, Papua, dan Papua Barat berstatus daerah khusus maka selama itu pula dana otonomi..

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Anggota DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Politisi asal Aceh di Senayan, Nasir Djamil menegaskan selama Aceh, Papua, dan Papua Barat berstatus daerah khusus maka selama itu pula dana otonomi khusus (Dana Otsus) diberikan.

Apabila masyarakat di tiga daerah khusus itu makmur dan dan sejahtera, maka Indonesia juga makmur dan sejahtera. Sebab ketiga daerah khusus itu adalah bagian integral dari Indonesia

Nasir Djamil mengatakan hal itu dalam Diskusi Forum Legislasi Tema  "Bagaimana Masa Depan UU Otonomi Khusus?" di Ruang Media Center DPR/MPR/DPD RI Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Pembicara dalam diskusi itu adalah, Anggota DPR Fraksi Gerindra Dapil Papua, Yan Mandenas, Anggota DPR Fraksi PKS Dapil Aceh,  Nasir Djamil, Direktur Otonomi Khusus Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Drs Andi Batara Lipu MSi dan Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Dr Frans Pekey MSi. Diskusi dipandu Carlos KY Paath, wartawan Suara Pembaruan.

“Di samping pelimpahan kewenangan, juga harus ada melimpahkan pendanaan. Harus ada treatment  yang berbeda antara daerah-daerah khusus dengan daerah-daerah yang tidak khusus, bukan berarti kita mengeksklusifkan daerah kita, tapi ini  sebuah pengakuan sejarah dan pengakuan konstitusi , karena itu, daerah-daerah yang beratribut  khusus, itu harus ada treatment yang berbeda,  jadi tidak bisa dilakukan secara regular,” ujar Nasir Djamil.

Pangdam Iskandar Muda Jenguk dan Doakan Abu Mudi, di Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen

Dua Vaksin Corona Tunjukkan Hasil Menjanjikan, Namun Fase Kritis Pengujian Belum Dilalui

“Karena itu khusus bagi Aceh,  agar dana Otsus itu diberikan kepada daerah-daerah yang berstatus daerah khusus,  itu selamanya  jangan lagi ada pembatasan waktu  kecuali konstitusi diamandemen dan kemudian daerah khusus itu diadakan, tapi menurut saya tidak akan mungkin dilakukan,” ujarnya.

“Selama konstitusi mengakui adanya daerah otonomi khusus,  maka pemerintah pusat harus memberikan dana alokasi khusus atau dana otonomi khusus selama daerah itu masih ada,  cuman barangkali presentasinya yang barangkali itu bisa didiskusikan,” Nasir Djamil menambahkan.

Nasir Djamil juga menyebutkan pemerintah pusat belum maksimal melakukan pembinaan dan pelaksanaannya, kemudian bina SDM-nya sehingga konflik elit  di daerah juga bisa dihindari.

"Krena konflik antar elit, berbuntut perencanaan yang buruk,  kemudian kesiapan sumber daya manusia yang belum mumpuni, sehingga kemudian dana otsus ini belum maksimal untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga di Aceh misalnya, orang bertanya, Dana Otsus itu mengalir ke mana, apakah mengalir untuk pembangunan atau mengalir untuk segelintir elit,” ujarnya.

Sebaliknya, daerah juga harus melakukan mengevaluasi dan tidak lantas menyalahkan pusat semata.

Tetapi menurut Nasir Djamil, yang paling penting adalah pengakuan dari pemerintah, sehingga para menteri  ketika memberikan kebijakan, harus  ingat bahwa ada daerah khusus,  sehingga dia tidak mengedepankan undang-undang sektoral.

“Selama ini kerap kali undang-undang khusus kami, Aceh, Papua Papua Barat ditelikung oleh undang-undang sektoral dan ini tidak ada pengawasan dari Presiden. Sebagai kepala pemerintah dan sebagai kepala negara,  Presiden wajib melindungi daerah- daerah khusus apalagi Aceh dan Papua,” tukasnya.(*)

Gadis Ini Donasikan Uang Rp 17 Miliar yang Ia Menangkan ke Lembaga Amal

Aliansi Pemuda Aceh Jakarta Minta DPRA Bersuara Lebih Keras Bela Kepentingan Rakyat Aceh

Banyak Memakan Korban, Datok Penghulu Berharap Lubang Jaringan Gas di Aceh Tamiang Diberi Tanda

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved