Breaking News:

Berita Banda Aceh

Terkait Pembatalan 12 Proyek Multiyears, Pakar Hukum: DPRA Tidak Boleh Membatalkan Sepihak

Pakar Hukum, Mawardi Ismail SH MHum turut mengomentari keputusan mayoritas anggota DPRA yang menyetujui pembatalan nota MoU 12 proyek multiyears...

For Serambinews.com
Pakar Hukum, Mawardi Ismail SH MHum. 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pakar Hukum, Mawardi Ismail SH MHum turut mengomentari keputusan mayoritas anggota DPRA yang menyetujui pembatalan nota MoU 12 proyek multiyears tahun 2020-2022 yang sebelumnya sudah disahkan dalam APBA 2020.

Dari aspek hukum, Mawardi menjelaskan, pembatalan itu tidak diboleh dilakukan secara sepihak oleh DPRA.

Pasalnya, 12 proyek multiyears tahun 2020-2022 itu sudah masuk dalam Qanun APBA 2020.

"Sebenarnya kalau memang sudah masuk dalam qanun dan sudah disahkan, kemudian sudah dievaluasi sama Mendagri dan proses pembentukan qanun sudah dilalui, DPRA tidak bisa membatalkan itu secara sepihak," kata Mawardi saat dimintai pendapatnya, Rabu (22/7/2020).

Kacamata Mawardi melihat, suasana hubungan eksekutif dan legislatif di Aceh selama ini runyam, ditambah lagi dengan isu ini, hubungannya semakin runyam.

Seharusnya jika ada persoalan seperti yang sedang dihadapi, harus ditempuh secara musyawarah.

"Persoalan misalnya ada hal-hal yang tidak disetujui itu bisa dibicarakan. Sebab Kalau membatalkan qanun jelas tidak bisa," kata Mawardi.

Menurutnya, apabila ada hal-hal dalam qanun yang dianggap tidak beres, maka pembatalan bisa dilakukan dengan dua cara; legislatif review (pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif), kedua melalui judicial review (ke mahkamah agung).

Halaman
12
Penulis: Subur Dani
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved