Breaking News:

DPRA Bahas Serius PKS Abdya, Masih Proses Surat Bupati Akmal Ibrahim

DPRA memberikan respon atas keluhan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH terkait belum adanya rekomendasi DPRA

DPRA Bahas Serius PKS Abdya, Masih Proses Surat Bupati Akmal Ibrahim
For Serambinews.com
Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial

BANDA ACEH - DPRA memberikan respon atas keluhan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH terkait belum adanya rekomendasi DPRA terhadap usulan pengalihan aset berupa bangunan pabrik  kelapa sawit (PKS) di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Abdya. Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial yang ditanyai Serambi, Rabu (22/7/2020), mengatakan, pihaknya masih memproses surat yang disampaikan Bupati Akmal. Pihaknya, juga sedang merangkum surat usulan pengalihan aset dari semua daerah.

"Menyangkut PKS di Abdya, sudah kami bicarakan dengan serius. Dan terhadap PKS itu karena sifatnya pelepasan aset tidak bisa diberikan rekomendasi sembarangan, perlu adanya data yang valid," kata Khairil. DPRA, lanjut dia, perlu duduk kembali dengan Pemerintah Aceh yang membidangi aset. "Terkait itu, sudah kami agendakan dalam rapat dan akan kami lakukan pemanggilan terhadap Bupati Abdya seperti yang kami lakukan terhadap Bupati Singkil," ujar dia.

Dua hari lalu, beber Khairil, Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid memenuhi panggilan Komisi III DPRA untuk membahas hibah barang milik Pemerintah Aceh berupa Bandara Syekh Hamzah Fansuri di Kabupaten Aceh Singkil kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. "Artinya, kami tidak mau ceroboh terkait hal ini. Kita akan mengumpulkan data secara valid dan perlu mendengarkan keseriusan pemerintah dalam mengelola aset daerah ini," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim ingin melanjutkan pembangunan PKS yang berlokasi di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot. Pabrik CPO atau minyak kelapa sawit itu mulai dibangun dari sumber dana otsus tahun 2010 sebesar Rp 30 miliar, di bawah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh. PKS itu dibangun di atas lahan milik Pemkab Abdya seluas 26 hektare di kawasan Jalan 30, Kecamatan Babahrot.

Saat dimulai pembangunannya, Akmal Ibrahim menjabat Bupati Abdya periode 2007-2012. Namun, pembangunannya terhenti pada tahun 2011, setelah menyerap anggaran sekitar hanya Rp 20,9 miliar. Ketika Akmal dipercaya menjabat Bupati Abdya periode 2017-2022, muncul lagi tekad untuk melanjutkan pembangunan yang sudah terhenti sekitar enam tahun. Meskipun punya sumber dana untuk melanjutkan pembangunannya, namun Pemkab Abdya tidak serta merta bisa melaksanakan.

Soalnya, bangunan pabrik PKS konstruksi besi baja tersebut merupakan aset Pemerintah Aceh. Lalu, Bupati Akmal pada awal tahun 2018, mengajukan surat usulan kepada Gubenur Aceh agar aset berupa bangunan PKS di Desa Lhok Gayo dialihkan menjadi aset Pemkab Abdya. Ternyata, proses administrasi pengalihan aset milik provinsi tidak kunjung selesai hingga memasuki tahun ketiga masa jabatan Akmal Ibrahim sebagai Bupati Abdya. Surat usulan pengalihan aset berupa bangunan pabrik PKS yang diajukan ke provinsi sejak dua tahun lalu hingga Juli 2020, tidak ada kejelasan.

"Sekarang usulan itu berada di DPRA karena pengadilan aset seperti itu harus mendapat persetujuan DPRA," ungkap Bupati Akmal Ibrahim. Kalau pun tidak diserahkan, Bupati Akmal juga telah menyatakan siap menghibahkan tanah seluas 26 ha lokasi PKS kepada Pemerintah Aceh, asalkan pembangunannya bisa terlaksana. "Kita sebenarnya tak mempersoalkan siapa mengelola, apakah provinsi atau Pemkab Abdya. Silakan, yang penting kebutuhan rakyat dapat terlayani," tukas Akmal Ibrahim.

Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial juga menyampaikan bahwa pihaknya juga akan memanggil Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH untuk mempertanyakan keseriusan dan komitmen pemerintah kabupaten (pemkab) setempat menggelola pabrik kelapa sawit (PKS) di Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot tersebut.

"Kami juga ingin mendengarkan komitmen dari Bupati seandainya PKS ini dihibahkan, apakah difungsikan. Karena ada pengalaman daerah lain, setelah diminta alihkan aset menjadi milik pemerintah kabupaten, kemudian aset itu telantar dan tidak difungsikan," ujar Khairil.

Khairil menegaskan, DPRA tidak ingin aset daerah itu kemudian tidak difungsikan karena hal tersebut akan merugikan masyarakat. Jika pun pengalihan aset itu terjadi nantinya, ia berharap, Pemkab Abdya bisa mengurusinya sehingga membawa manfaat bagi rakyat.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved