Infrastruktur

Masyarakat Desak Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Ruas Jalan di Wilayah Poros Tengah & Barat Selatan

Bahkan selama ini pemerintah daerah sudah pernah berjuang dan merelakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kabupaten dialokasikan untuk pembang

Penulis: Rasidan | Editor: Ansari Hasyim
For Serambinews.com
Warga melihat tanah longsor yang menutupi ruas jalan Gayo Lues - Abdya di kawasan Tongra, Kecamatan Terangun, Gayo Lues, Minggu (10/5/2020). 

Laporan Rasidan I Gayo Lues

SERAMBINEWS.COM, BLANGKEJEREN - Masyarakat mendesak Pemerintah Aceh untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan di wilayah Poros Tengah atau daerah dataran tinggi Gayo.

Wakil Ketua DPRK Galus H Ibnu Hasim, kepada Serambinews.com, Kamis (23/7/2020) mengatakan, pemerintah Aceh dalam hal ini Plt Gubernur Aceh dan DPRA harus melanjutkan pembangunan ruas jalan melalui program proyek tahun jamak untuk wilayah poros tengah dan barat selatan.

Bahkan selama ini pemerintah daerah sudah pernah berjuang dan merelakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kabupaten dialokasikan untuk pembangunan ruas jalan provinsi yang seharusnya dibangun oleh pemerintah Aceh.

Hal ini adalah bentuk kepedulian dan rasa satu kesatuan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan budaya Aceh tersebut.

Ibnu Hasim yang juga mantan Bupati Galus mengatakan, pembangunan jalan di dataran tinggi Gayo sangat strategis selama ini.

Sebelumnya atau sekitar tahun 2009 lalu lahir sebuah perjanjian atau MoU di Aceh tersebut yang ditandatangani oleh 12 bupati/walikota di Aceh di Gayo Lues untuk pembangunan ruas jalan dari pesisir ke dataran tinggi Gayo dan barat selatan di Aceh menjadi prioritas dan dilanjutkan.

VIDEO Detik-detik Apartemen Terbakar, Kakak Beradik Lompat dari Lantai 3 dan Disambut Warga

Enam Tahun Universitas Teuku Umar Berstatus Negeri, Rektor Paparkan Sejumlah Kemajuan

Baitul Mal Aceh Timur Salurkan Zakat Kepada 50 Mualaf

"Kalau proyek pembangunan jalan gagal atau ditunda, maka pemerintah daerah dan masyarakat di kabupaten itu akan mencari jalan pintas lain demi peningkatan ekonomi masyarakat tersebut, bisa jadi ingin bangkit kembali untuk meminta pemekaran provinsi baru di Aceh bersama kabupaten tetangga mencakup Aceh Leuser Antara, hal ini bukan tidak mungkin terjadi, karena masyarakat di dataran tinggi Gayo dan barat selatan merasakan pembangunan di Aceh tidak merata dan tidak pernah adil," sebut mantan Bupati Galus dua periode itu.

Wakil ketua DPRK Galus mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Galus sebelumnya sangat peduli dengan pembangunan ruas jalan Provinsi dari pesisir ke dataran tinggi gayo khususnya ke Galus yang seharusnya tanggung jawab Pemerintah Aceh.

Tapi Pemkab Galus rela mengorbankan dan mengalokasikan dana Otsus dan Migas Kabupaten ratusan miliar untuk peningkatan pembangunan jalan dari Galus-Abdya dan ruas jalan Galus ke Aceh Timur (Atim).

"Dari tahun 2008-2010 Pemkab Galus mengalokasikan dana Otsus/Migas Kabupaten Galus untuk pembangunan kedua ruas jalan itu sudah mencapai Rp 200 miliar lebih, hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat juga sebagai bentuk dan rasa satu kesatuan ekonomi dan budaya Aceh," sebutnya.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved