Aceh Terbaik Nasional Layani KB Serentak Sejuta Akseptor  

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Provinsi Aceh berhasil menjadi daerah dengan peringkat pertama terbaik secara nasional dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) sejuta akseptor.

Karena itu, Aceh kemudian mendapat penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama hingga Pemerintah Aceh mendapatkan penghargaan terbaik dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) tahun 2020.

"Atas penghargaan ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga Aceh mendapatkan penghargaan Juara 1, terutama kepada bupati, walikota dan BKKBN Provinsi Aceh," kata Nova.

Nova yakin, kerja sama seluruh stakeholder tersebut akan membawa harum nama Aceh, sehingga Aceh terus mengukir prestasi di semua lini.

Pelayanan KB sejuta akseptor adalah pelayanan KB yang dilakukan serentak pada tanggal 29 Juni 2020.

• Sedih! Pria Ini Jual Sapi Satu-satunya agar Anak Bisa Ikut Belajar Online di Masa Pandemi Covid-19

• Aceh Tengah Raih Penghargaan Kabupaten Cukup Peduli HAM

• Mendagri Tito Karnavian Klarifikasi: Saya Tidak Pernah Bilang Jenazah Covid-19 Harus Dibakar

Jenis pelayanan yang dilayani dalam kegiatan ini adalah KB baru, KB ulang, dan KB ganti. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka hari keluarga nasional ke-27.

Selain Aceh, penghargaan yang diserahkan oleh Kepala BKKBN pusat Hasto Wardoyo, itu juga diberikan Provinsi Sulawesi Tengah dan yang Kalimantan Tengah.

Kepala BKKBN pusat Hasto Wardoyo mengucapkan, terima kasih kepada Pemerintah Aceh, yang sudah memberikan pelayanan terbaik terkait dengan keluarga berencana.

"Karena sudah memberi respon yang sangat baik untuk retrebusi tentang pelayanan kontrasepsi di daerah itu bisa dibebaskan," kata Hasto.

Apalagi menurutnya, program keluarga berencana harus ada pelayanan khusus, dalam rangka pembangunan nasional.

"Hal ini sesuai dengan termuat dalam Undang-undang (UU) Nomor 52 tahun 2009 serta perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga," sebutnya.

Ia menambah, itu tercantum dalam pasal 23, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, juga pelayanan kontrasepsi.