Kuasa Hukum Buronan Djoko Tjandra Anita Kolopaking Dicekal, Polri Janji Usut Secara Transparan
Pencekalan tersebut terkait penyidikan yang tengah dilakukan Polri soal penerbitan surat jalan dan surat bebas Covid-19 buronan korupsi Djoko Tjandra.
lihat foto
"Sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, 421 KUHP dan atau 221 KUHP, yang diduga dilakukan terlapor BJP PU dan kawan-kawan, yang terjadi pada 1 Juni hingga 19 Juni 2020 di Jakarta dan Pontianak," kata dia.
Diduga, Brigjen Prasetijo Utomo dengan sengaja membiarkan Djoko Tjandra melarikan diri atau melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu melarikan atau melepaskan diri.
Selain itu, dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat Kehakiman atau Kepolisian.
SPDP ini juga diketahui merujuk Laporan Polisi (LP) bernomor LP/A/397/VII/2020/Bareskrim tertanggal 20 Juli 2020 dengan pelapor Iwan Purwanto.Kemudian juga merujuk terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sp.Sidik/854.2a/VII/Ditipudum tertanggal 20 Juli 2020. (tribun network/igm)
Kuasa Hukum Buronan Djoko Tjandra dicekal
Anita Kolopaking Dicekal
Polri Janji Usut Secara Transparan
