Upaya Menhan Prabowo Modernisasi Alutsista dan Polemik Pesawat Tempur Eurofighter Typhoon

Wahyu Trenggono mengatakan, hal yang pertama harus digarisbawahi dalam membuat strategi pembelian persenjataan adalah perlunya Indonesia memiliki efek gentar di kawasan.

Efek gentar ini yang akan membuat Indonesia disegani.

Ia mencontohkan, negara-negara tetangga telah memiliki F35B yang merupakan spesifikasi tertinggi dari pesawat tempur F35, sedangkan Indonesia jauh tertinggal.

"Padahal, kita punya negara ini sangat besar wilayahnya yang harus dijaga, terbang dari ujung ke ujung bisa sampai delapan jam lamanya," kata Wahyu.

Didesak untuk Membatalkan

Sementara itu, lembaga pengawas HAM Imparsial mendesak Prabowo segera membatalkan rencana pembelian 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas karena berisiko terjadinya kecelakaan.

"Mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membatalkan rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria," tegas peneliti sekaligus Direktur Imparsial, Al Araf, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2020).

Menurut dia, ide pembelian tersebut akan mengulangi kesalahan pada masa lalu ketika pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan.

Hal yang lebih berbahaya lagi adalah penggunanya menghadapi risiko terjadinya kecelakaan.

Imparsial memandang bahwa ide pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria bukan hanya tidak tepat, melainkan juga berpotensi menimbulkan masalah baru pada masa yang akan datang.

Menurut Araf, pemerintah hendaknya belajar dari pengalaman saat melakukan pembelian alutsista bekas pada masa lalu.

Baik itu pesawat, kapal, tank, maupun lainnya yang memiliki sejumlah problem teknis dan mengalami beberapa kali kecelakaan.

 Araf menuturkan, upaya modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia merupakan langkah penting dan harus didukung.

Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI perlu dilengkapi oleh alutsista militer yang lebih baik, kuat, dan modern untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah pertahanan Indonesia.

Namun demikian, kata dia, penting dicatat bahwa langkah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara akuntabel, transparan, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan TNI itu sendiri.