Breaking News:

Proyek Multiyears

Batalkan Proyek Multiyears, IKASI Unsyiah Nilai Komunikasi Politik DPRA dan Pemerintah Aceh Buruk

Febri menegaskan, DPRA dan Pemerintah Aceh seharusnya melihat pada kepentingan masyarakat Aceh.

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Wakil Ketua Ikatan Alumni Ilmu Komunikasi (IKASI) Unsyiah, Febri Miraj, 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pada Rabu (22/7/2020) lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sepakat membatalkan MoU Proyek Multiyears tahun 2020-2022 dengan Pagu anggaran Rp 2,7 triliun.

Proyek itu terdiri atas 11 ruas jalan lintas penghubung antar kabupaten dan satu waduk.

Menurut DPRA, pembatalan itu dikarenakan adanya temuan soal penganggaran yang tidak sesuai prosedur dan akan berdampak terhadap ranah hukum.

"Kalau memang itu benar, kenapa tidak dibahas dan direvisi sehingga Proyek Multiyears bisa sesuai prosedur," kata Wakil Ketua Ikatan Alumni Ilmu Komunikasi (IKASI) Unsyiah, Febri Miraj, dalam siaran pers, Selasa (28/7/2020).

Febri Miraj mengatakan, komunikasi politik Pemerintah Aceh dan DPRA sangat buruk, sehingga proyek multiyears itu sampai dibatalkan.

Bupati Aceh Timur Minta Warga Galakkan Budidaya Ikan Bandeng, Ini Keuntungannya

Bupati Aceh Barat Antar Bantuan Masa Panik Kepada Korban Banjir

Genap Berusia 63 Tahun, Persiraja Bertekad Ingin Konsisten di Liga 1

Tiga Pasien Terpapar Covid-19, RSU TP Abdya Isolasi Puluhan Tenaga Medis dan Kirim 64 Sampel Swab

Febri berharap kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk duduk kembali membahas proyek tersebut.

"Legislatif dan eksekutif harus melakukan komunikasi politik ulang. Kepentingan politik antar kubu-kubuan sebaiknya dihindari dulu ketika sedang membahas pembangunan infrastruktur Aceh, Kita minta mereka bisa kompak," tegasnya.

Menurut Febri, konflik antar lembaga dapat dihindari jika komunikasi politik berbasis kejujuran dan transparan, serta meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok dan golongan.

Febri menegaskan, DPRA dan Pemerintah Aceh seharusnya melihat pada kepentingan masyarakat Aceh.

"Pembangunan 11 ruas jalan penghubung kabupaten dan satu waduk sangat dibutuhkan oleh rakyat. Proyek Multiyears ini harus dilanjutkan," jelas alumni Ilmu Komunikasi FISIP Unsyiah itu.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved