Luar Negeri
China Mobilisasi Tentara Etnis Han Gusur Muslim Uighur, AS Jatuhkan Sanksi ke Perusahaan Paramiliter
Pemerintah AS, Jumat (31/7/2020) menuduh pemerintah China memobilisasi tentara etnis Han ke area Muslim Uighur. AS langsung memberi sanksi
Sseorang arsitek bertangan besi Beijing terhadap minoritas yang sebelumnya bertugas di Tibet
Sebelumnya, pada Selasa (22/7/2020) Paris mengatakan, pemenjaraan minoritas etnis dan agama di Xinjiang barat China tidak dapat diterima.
Paris menuntut Beijing membiarkan pengamat hak asasi manusia independen mengunjungi daerah itu.
"Perancis dengan cermat mengikuti semua kesaksian yang disampaikan oleh pers dan melalui organisasi hak asasi manusia," kata Menteri Luar Negeri Jean-Yves le Drian, kepada parlemen.
"Menurut informasi yang kami baca atau miliki, ada kamp penjara untuk Uighur, penahanan massal, penghilangan paksa, kerja paksa, sterilisasi paksa, perusakan warisan Uighur," kata Le Drian.
“Semua tindakan ini tidak bisa diterima dan kami mengutuk mereka dengan tegas, ”tambah Le Drian yang mendapat tepuk tangan di parlemen.
Dia mengatakan Prancis ingin China mengizinkan akses ke Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Komentarnya itu muncul ketika ketegangan antara Barat dan China meningkat karena undang-undang keamanan baru yang kejam di Hong Kong.
Keudian meningkatnya oposisi terhadap penggunaan produk yang dibuat oleh raksasa telekomunikasi China, Huawei.
Awal bulan ini, AS memberikan sanksi kepada pejabat senior Tiongkok, menuntut diakhirinya penyalahgunaan Uighur yang mengerikan.
Pada Senin (22/7/2020) AS mengeluarkan daftar hitam 11 perusahaan China karena dituduh terlibat penindasan Muslim Uighur.
Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menuduh Beijing melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia yang mengerikan.(*)