Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPRA Tuding Pemerintah tak Transparan Soal Data Warga Terinfeksi

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi V DPRA gagal melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah setelah tidak adanya pihak Pemerintah Aceh yang menghadiri undangan wakil rakyat tersebut, Jumat (7/8/2020).

Sedianya, Komisi V akan mempertanyakan masalah janji bantuan 10 ribu paket sembako untuk warga Aceh di Malaysia yang dinilai anggota dewan tidak dianggap oleh Plt Gubernur Aceh.

Dalam pertemuan itu, Komisi V juga akan menanyakan soal penanganan kasus Covid-19 di Aceh.

“Sebenarnya saya sudah menunggu kehadiran Bapak Plt Gubernur Aceh,” kata anggota Komisi V DPRA, dr Purnama Setia Budi didampingi Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi V, M Reza Falevi Kirani, Iskandar Usman Al Farlaky, dan Sofyan Puteh dalam konferensi pers, Jumat (7/8/2020).

• Dampak Pandemi Covid-19, Even Pacuan Kuda Tradisional HUT RI di Takengon Dipastikan Tertunda

• Positif Covid-19, Calon Taruni Akpol Gugur Seleksi, tapi Hasil Swab Mandiri Negatif, Kisahnya Viral

• Ini Empat Lokasi Ujian SKB Pilihan CPNS Bireuen

“Selain menanyakan masalah sembako untuk warga Aceh di Malaysia, hari ini saya juga ingin berbicara masalah Covid-19 di Aceh dimana dampaknya juga dirasakan tenaga medis kita. Bahkan banyak rumah sakit dan Puskesmas yang tutup di Aceh,” ujar Purnama.

Hal itu ingin disampaikannya mengingat kasus positif Covid-19 terus terjadi peningkatan di Aceh dalam kurun waktu dua pekan belakangan ini.

Bahkan hingga Jumat (7/8/2020), jumlah pasien positif sudah menyentuh angka 545 orang.

“Ini menjadi tanggung jawab kita (Pemerintah Aceh). Kita ingin melihat bagaimana planing Pemerintah Aceh ke depan dalam penangganan Covid-19. Saya pribadi sangat kecewa sekali ternyata beliau tidak hadir dalam pertemuan ini dan tanpa ada pemberitahuan,” katanya.

Terkait dengan melonjaknya kasus positif Covid-19, dr Purnama menyakini masih banyak pasien positif yang datanya disembunyikan oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah tidak transparan dalam mengeluarkan data kasus pasien positif Covid-19.

“Saya melihat ada sedikit seperti pembohongan terkait jumlah kasus positif. Dimana ada data-data dari kasus Covid-19 yang tidak dibuka oleh Pemerintah Aceh. Sehingga kita bisa melihat banyak kasus yang muncul terlambat diberitahukan ke luar,” ungkap dr Purnama.

Dia mengambil contoh kasus yang menimpa keluarga mantan gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Tgk Agam—sapaan Irwandi—mengeluarkan statment di media sosialnya bahwa hasil swab salah satu keluarganya yang terpapar virus sudah keluar 31 Juli tapi baru diumumkan pada 3 Agustus 2020.

“Ini menyebabkan pasien tersebut sudah berjalan kemana-mana. Sehingga penyebaran virus ini sangat berbahaya. Ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh. Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran Pemerintah Aceh dalam pertemuan ini,” pungkasnya.(*)