Tanpa Rekomendasi DPRA, Bupati Abdya Terima Surat Hibah PKS

"Akhirnya, setelah hampir dua tahun mengendap di DPRA tanpa kejelasan, Plt Gubernur, Ir Nova Iriansyah menandatangani dan menyerahkan surat hibah pabrik kelapa sawit (PKS) hari ini tanpa rekomendasi DPRA," ujar Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH.

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Penantian panjang peralihan aset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) lokasi Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, kini terjawab sudah.

Kabar mengejutkan itu, disampaikan Akmal Ibrahim SH dalam akun facebooknya.

Dalam akun facebook itu, Akmal Ibrahim yang menggunakan baju batik lengan panjang itu, tampak menerima surat rekomendasi peralihan aset dari Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT yang memakai jas dan peci hitam.

Keduanya, tampak memakai masker dan face shield, dan tetap menjaga jarak sesuai protokoler kesehatan.

Menariknya, surat rekomendari yang hampir dua tahun lebih terkatung-katung itu, tanpa persetujuan rekomendasi gedung dewan terhormat.

"Akhirnya, setelah hampir dua tahun mengendap di DPRA tanpa kejelasan, Plt Gubernur, Ir Nova Iriansyah menandatangani dan menyerahkan surat hibah pabrik kelapa sawit (PKS) hari ini tanpa rekomendasi DPRA," ujar Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH.

• Selama Operasi Satlantas, Polres Lhokseumawe Keluarkan 552 Surat Tilang, Pelanggar Dominan Remaja

Proses penandatanganan dan penyerahan surat hibah PKS itu, katanya, berlangsung di kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.

Surat hibah ini diserahkan langsung oleh Nova Iriansyah kepada Akmal Ibrahim dan disaksikan oleh sejumlah pejabat.

"Beliau (Plt Gubernur) memberikan beberapa informasi dan pesan khusus dalam prosesi penyerahan surat hibah itu," ujarnya.

Adapun pesan Plt Gubernur Aceh, lanjutnya, yang penting harus disadari kita ini hidup bernegara dan hal-hal yang terkait dengan kepentingan negara, utamanya kepentingan rakyat asal sesuai dengan regulasi harus diambil sikap.

"Asal sesuai dengan regulasi dan kepentingan rakyat, ambil sikap pak bupati dan berani aja, mari kita tinggalkan politisasi, kepentingan dan trik pribadi demi kepentingan bersama," katanya.

• Nagan Raya akan Siapkan Alat Uji Swab Covid-19, Ini Juknis Terbaru Cara Penanganan Kasus

Untuk diketahui, sejak 2018, Akmal Ibrahim sudah mengajukan surat usulan kepada Gubenur Aceh agar aset berupa bangunan PKS di Desa Lhok Gayo dialihkan menjadi aset Pemkab Abdya.

Proses administrasi pengalihan aset milik provinsi tidak kunjung selesai, hingga memasuki tahun ketiga masa jabatan Akmal Ibrahim sebagai Bupati Abdya.

Pabrik CPO atau minyak sawit kasar itu, mulai dibangun dari sumber dana Otsus tahun 2010 bernilai sebesar Rp 30 miliar di bawah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh.

Dibangun di atas lahan milik Pemkab Abdya seluas 26 hektare di kawasan Jalan 30 Babahrot.

Saat dimulai pembangunannya, Akmal Ibrahim menjabat Bupati Abdya periode 2007-2012.

Namun, pembangunannya terhenti tahun 2011, setelah menyerap anggaran sekitar hanya Rp 20,9 miliar.

Ketika Akmal dipercaya menjabat Bupati Abdya Masa Jabatan 2017-2022, muncul lagi tekad untuk melanjutkan pembangunan yang sudah terhenti sekitar enam tahun.

Meskipun punya sumber dana untuk melanjutkan pembangunannya, namun Pemkab Abdya tidak serta merta bisa melaksanakan.

Karena bangunan pabrik PKS konstruksi besi baja tersebut merupakan aset Pemerintah Aceh (provinsi).

Lalu, Bupati Akmal, awal tahun 2018 mengajukan surat usulan kepada Gubenur Aceh, agar aset berupa bangunan PKS di Desa Lhok Gayo dialihkan menjadi aset Pemkab Abdya.

Proses administrasi pengalihan aset milik provinsi tidak kunjung selesai, hingga memasuki tahun ketiga masa jabatan Akmal Ibrahim sebagai Bupati Abdya.

Petani bisa sejahtera

• Penjualan Kupiah Meukeutop Tembus Angka 5.000 Peci, Pesanan juga Datang dari Papua

Dengan adanya surat rekomendasi peralihan aset ini, sedikit membawa angin segar untuk para petani.

Pasalnya, selama ini para petani sering merugi.

Akibat ketimpangan harga TBS di Abdya dengan di Nagan Raya dan Subulussalam.

"Alhamdulillah, ini sebuah pencapaian yang luar biasa dan ini membuat kami petani bahagia," ujar salah seorang petani sawit, Suprijal Yusuf.

Semoga, kata Suprijal Yusuf, dengan dihibahnya aset PKS ke Abdya itu, pembangunan PKS yang sempat menyeret Akmal dalam penjara, bisa memakmurkan petani Abdya.

"Kita berharap, dengan hadirnya PKS milik pemerintah ini, para petani sawit dan daerah kita, tidak merugi. Mengingat, selama ini, selisih harga antara Abdya dengan Nagan Raya, sangatlah jauh, mencapai Rp 100 hingga Rp 300 per kilogram," pungkasnya. (*)

• Survei Keberdayaan Konsumen Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh