Breaking News:

Qanun LKS

YARA Minta Pemerintah Aceh dan DPRA Evaluasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah, Ini yang Disoalkan

Pihak YARA mengaku banyak mendapat keluhan dari berbagai pihak tentang proses pengalihan bank konvensional ke syariah.

hand over dokumen pribadi
Ketua YARA, Safaruddin 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin meminta Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengevaluasi pelaksanaan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). 

Evaluasi yang di maksud oleh YARA adalah pada Pasal 65 dan 66 yang menyebutkan, pada saat qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 tahun sejak qanun ini di undangkan dan peraturan qanun ini harus di tetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak qanun ini di undangkan. 

"Kami mendesak agar Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi Pasal 65 dan 66 yang mengatur tentang jangka waktu pengalihan status bank di Aceh ke dalam bentuk syari'ah semuanya," kata Safar kepada Serambinews.com, Sabtu (8/8/2020) melalui rilis.

Safar mengaku banyak mendapat keluhan dari berbagai pihak tentang proses pengalihan bank konvensional ke syariah.

Menurutnya, yang paling berdampak adalah masyarakat kecil yang biasanya menggunakan fasilitas bank konvensional seperti anjungan setor tunai mandiri, fasilitas kredit, fasilitas ATM dan banyak lagi yang biasanya ada di bank konvensional namun tidak ada di bank syariah. 

"Kami mendapat keluhan dari warga jika saat ini mesin anjungan setor tunai Mandiri sudah tidak ada lagi di Aceh. Sementara masyarakat yang akan melakukan transaksi setor harus ke bank langsung dengan antrian yang panjang, padahal hanya mau setor 100 ribu atau 500 ribu untuk berbagai keperluan, ini kan sudah mempersulit masyarakat, itu satu contoh kecil belum yang lainnya," ungkap Safar.

Karena itu, YARA menyarankan agar Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi Qanun LKS yang berkaitan dengan jangka waktu peralihan bank konvensional ke syari'ah.

"Karena jika dilakukan seperti saat ini sebagaimana di atur dalam Qanun LKS, maka banyak masyarakat yang hak untuk menentukan pilihan fasilitas perbankan akan terampas dan ini bertentangan dengan konstitusi. Karena itu YARA mendesak agar dilakukan evaluasi atas Qanun LKS ini," pungkas Safar.(*)

Timnas Indonesia TC di Luar Negeri, Shin Tae-yong Pilih Korsel daripada Belanda

7 Kombinasi Makanan Berbahaya Dikonsumsi Anak-anak: Ada Pisang dan Susu hingga Daging dan Kentang

Seorang Imigran Rohingya Diduga Kabur ke Medan, Menghilang dari Lokasi Pengungsian di Lhokseumawe

Pandemi Covid-19: Illiza Saaduddin Djamal, Evaluasi Dulu Sebelum Diputuskan Buka Sekolah

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved