Aceh belum Butuh Rumah Sakit Darurat untuk Penanganan Pasien Covid-19

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menegaskan pembangunan rumah sakit darurat di Aceh belum dibutuhkan.

Hal itu merujuk pada kesiapan Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota dalam menangani penyebaran Covid-19.

"Terima kasih atas masukan dari teman-teman di DPRA. Masukan itu bisa menjadi pertimbangan pemangku kepentingan di pemerintah Aceh untuk mengambil kebijakan. Tapi sampai saat ini insya Allah kita masih siap dan terus bekerja maksimal dan pembangunan rumah sakit darurat untuk saat ini kami pandang belum perlu," kata Iswanto menjawab masukan dari Komisi V DPR Aceh, di Banda Aceh, Minggu (9/8/2020).

Iswanto mengatakan, sejak Februari saat wabah covid terjadi, Pemerintah Aceh telah mengambil berbagai tindakan kewaspadaan hingga penanganan.

Mulai dari mempersiapkan dua ruang Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging (Pinere) untuk perawatan bagi pasien terinfeksi covid-19. Dua ruangan itu berkapasitas 40 tempat tidur.

Selain Pinere, pemerintah Aceh juga menyediakan fasilitas poliklinik dan RICU di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh.

• Dokter Gugus Tugas di Nagan Raya Diteror Keluarga Pasien Covid-19

• Anggota DPRK Aceh Besar Hanifullah Reses di Indrapuri, Janji Perjuangkan Setiap Aspirasi Masyarakat

• Tak Kapok Pernah Masuk Penjara, Apollinaris Darmawan Kembali Ditangkap Polisi Karena Hina Islam

Plt gubernur juga mengarahkan para pimpinan SKPA mempersiapkan beberapa fasilitas seperti BPSDM dan Asrama Haji sebagai tempat istirahat bagi Orang Tanpa Gejala.

Di kedua tempat ini terdapat 195 kamar dengan 388 tempat tidur. Kapasitas yang tersedia diyakini masih mampu menampung jumlah pasien covid di Aceh.

Untuk pemeriksaan spesimen masyarakat, pemerintah juga memfungsikan Balai Litbang Kesehatan yang sampai hari ini sebanyak 3.443 sampel telah diperiksa.

"Di Litbangkes, masa tunggu hasil laboratorium adalah 1-2 hari dengan maksimal 170 orang per hari (dua shif) bisa diperiksa," katanya.

Untuk mendukung kesiapan kabupaten dan kota merawat pasien terinfeksi covid khususnya OTG, pemerintah Aceh juga menyalurkan bantuan keuangan bersifat khusus.

Dengan itu, selain mempersiapkan berbagai kebijakan terkait sosial safety net dan program pengadaan bahan pangan, kabupaten dan kota juga mempersiapkan penyediaan ruang rawat inap di setiap Rumah Sakit Umum Daerah.

Di RSUD kabupaten dan Kota, 10 persen dari tempat tidur dijadikan tempat rawatan pasien covid.

"Persiapan yang kita lakukan didukung seluruh pimpinan kabupaten dan kota sudah sangat maksimal dan insya Allah sejak awal persiapan-persiapan yang kita lakukan selalu rata-rata di atas tren yang ada," kata Iswanto.

"Dalam pandangan kami saat ini rumah sakit darurat belum dibutuhkan di Aceh," tukasnya.(*)