Breaking News:

Salam

Uji Swab, Pemerintah Mestinya Realistis

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan, sejak berhentinya operasional Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

SERAMBINEWS/RISKI BINTANG
Tim Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan Pencegahan Covid-19 kabupaten Aceh Jaya saat melakukan uji swab terhadap salah seorang petugas Puskesmas yang mendampingi RA pasien positif Corona dirujuk ke Banda Aceh, Sabtu (11/7/2020). 

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan, sejak berhentinya operasional Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Aceh menyusul terinfeksinya sejumlah staf di laboratorium tersebut, pemeriksaan ratusan spesimen swab dari kabupaten/kota di Aceh harus dikirim ke Balitbangkes Jakarta.

Namun, tindakan yang dilakukan Pemerintah Aceh ini diprotes oleh sejumlah kalangan di Aceh yang disampaikan kepada Serambi, Sabtu (8/8/2020). Terutama dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin MH.

Alasannya, karena pemeriksaan spesimen swab masih bisa dilakukan di Aceh, yaitu di Laboratorium Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Dengan demikian, hasil swab bisa cepat keluar atau diketahui tanpa harus menunggu lama.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin mengatakan, ketika Unsyiah menyatakan kesiapannya memeriksa swab, Pemerintah Aceh harusnya menindaklanjuti dengan kerja sama. Tapi baru Pemko Banda Aceh dan Pemkab Aceh Besar yang memanfaatkan peluang tersebut.

"Pemerintah seperti tidak ada iktikad bekerja untuk menyelamatkan rakyatnya. Yang dilakukan pemerintah hanya membangun opini dan pencitraan politik," pungkas Dahlan.

Sejatinya, sambung dia, Balitbangkes Aceh tidak boleh berhenti beroperasi. Sebab, kondisi saat ini semakin rawan seiring melonjaknya kasus positif Covid-19. Hingga Sabtu (8/8/2020), tercatat sudah 547 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari adanya transmisi lokal.

Anggota Komisi V DPRA, dr Purnama Setia Budi SpOG menyampaikan, pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Plt Gubernur Aceh agar bekerja sama dengan Unsyiah. "Ketika Balitbangkes kehabisan reagen, kenapa pemeriksaannya harus ke Jakarta? Padahal di sini ada Unsyiah. Kita sudah beberapa kali meminta kepada Plt untuk melakukan kerja sama dengan Unsyiah karena Unsyiah masih bisa melakukan pemeriksaan swab," ujarnya. Ia mengambil contoh seperti yang dilakukan Pemprov  Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang bekerja sama dengan kampus yang ada di daerah masing-masing. "Pemerintah Aceh sendiri kenapa tidak melakukan kerja sama dengan Unsyiah? Ini yang menjadi tanda tanya kita bersama. Ini sudah berulang kali kita minta karena ini menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak. Hilangkan ego kita masing-masing," tukas Purnama.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin juga mempertanyakan alasan Pemerintah Aceh yang mengirim spesimen swab ke Jakarta. Ombudsman selaku lembaga yang melakukan pengawasan pelayanan publik meminta Pemerintah Aceh menghentikan pengiriman swab ke Jakarta dan sebaliknya melakukan kerja sama dengan Unsyiah.

"Hal ini perlu menjadi perhatian agar orang yang terindikasi terpapar virus Corona bisa cepat mendapatkan hasilnya. Kecepatan dan ketepatan hasil uji laboratorium akan memberikan kepastian kepada orang yang terpapar. Semakin cepat, semakin pasti, akan semakin bagus. Jangan gantung nasib para orang terpapar lama dalam ketidakpastian karena harus menunggu hasil dari laboratorium di Jakarta," tekan Taqwaddin.

Nah, apa yang disampaikan ketiga tokoh itu sangatlah realisitis dan rasional. Tinggal lagi, mau tidak Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Unsyiah? Harusnya mau, mengingat pucuk pimpinan Aceh saat ini adalah mantan dosen di Unsyiah, kecuali ada faktor X yang menyebabkan kerja sama strategis ini tak mungkin dijalin pada masa pandemi ini.

Opsi kedua, boleh saja kerja sama tak perlu dijalin, tapi apa sulitnya bagi Pemerintah Aceh menyerahkan spesimen swab itu untuk diperiksa di Unsyiah daripada harus ke Jakarta? Kita tentu masih ingat, pada Maret dan April lalu, Aceh harus menunggu hasil swab 5-7 hari dari Laboratrium Balai Besar Kesehatan Jakarta. Pastilah orang Aceh tak bisa cepat dilayani di lab ini, karena spesimen yang mereka periksa berasal dari seluruh Indonesia.

Oleh karenanya, sambil menunggu Lab Balitbangkes Aceh pulih dari fase sterilisasi (disinfektan), Pemerintah Aceh tak akan kehilangan wibawa untuk menyerahkan spesimen itu untuk tetap diperiksa di Unsyiah. Apalagi BNPB Pusat kini begitu percayanya pada Unsyiah (dengan menyumbang peralatan medis senilai Rp 1,58 miliar), demikian pula RS Bhayangkara, RSUD Meuraxa, Pemko Banda Aceh, dan Pemkab Aceh Besar, bahkan RS Kesrem TNI-AD Lhokseumawe? Jadi, mohonlah penguasa kami, jangan aneh sendiri. Rasional dan realistis sajalah jika tak ingin terus-menerus dikritik rakyat atau wakil rakyat. Tak ada salahnya kan bersikap bijak dan tepat supaya tak dianggap membuat jurang yang makin renggang antara Pemerintah Aceh dengan Unsyiah, sekaligus menyandera psikologis para korban Covid? Karena jujur saja: kebijakan ini memang tidak sehat, apa pun dalihnya. Koreksilah secepatnya!

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved