Ketegasan Negara dan Kepekaan Kemanusiaan

TNI menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan provokasi dan mengganggu proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Pengasan itu disampaikan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menanggapi aksi pengibaran Bendera Bintang Bulan di Aceh. Ia menegaskan seluruh unsur saat ini tengah fokus pada upaya kemanusiaan dan pe-mulihan pascabencana.

Agus menyampaikan, TNI bersama kementerian dan lembaga terkait sedang bekerja maksimal membantu masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana. Ka-rena itu, ia berharap tidak ada pihak yang justru memperkeruh si-tuasi dengan tindakan provokatif. “Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” pungkas Panglima sebagai-mana diberitakan Serambi, Selasa (30/12/2025).

Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra seharusnya menjadi momen penyatuan empati, bukan ruang bagi eskalasi ketegangan. Dalam situasi genting se-perti ini, kehadiran negara semestinya dirasakan utuh sebagai pe-nolong, pelindung, dan penguat harapan masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari duka dan kehilangan.

Pernyataan Panglima TNI patut dipahami dalam kerangka men-jaga stabilitas dan kelancaran kerja-kerja kemanusiaan. Negara memang tidak boleh kalah oleh tindakan yang berpotensi meng-ganggu proses pemulihan, terlebih jika dilakukan secara sengaja untuk memancing kegaduhan. Ketegasan menjadi instrumen pen-ting agar bantuan dan rehabilitasi tidak tersandera konflik.

Namun, ketegasan semata tidak cukup. Aceh bukan ruang kosong sejarah. Aceh adalah wilayah dengan ingatan kolektif konflik yang panjang dan berdarah, yang akhirnya ditutup mela-lui jalan damai lewat MoU Helsinki. Karena itu, setiap langkah negara, terutama yang melibatkan aparat bersenjata, harus di-timbang secara bijak, proporsional, dan berorientasi pada per-damaian jangka panjang.

Di titik inilah suara DPR menjadi pengingat penting. Ajakan untuk mengedepankan dialog, pendekatan persuasif, dan em-pati sosial bukanlah bentuk pelemahan negara, melainkan jus-tru penguatan legitimasi moralnya. Simbol-simbol politik yang muncul di ruang publik, betapapun sensitifnya, sering kali me-rupakan ekspresi kegelisahan yang lebih dalam: soal kesejah-teraan yang belum merata, janji yang belum sepenuhnya dite-pati, dan keadilan yang masih terasa jauh bagi sebagian warga.

Dua dekade setelah perdamaian ditegakkan, Aceh memang relatif tenang. Senjata telah lama terdiam. Tetapi perdamaian tidak boleh direduksi menjadi sekadar absennya konflik ber-senjata. Perdamaian sejati menuntut kehadiran negara yang konsisten, adil, dan empatik, terutama dalam pemenuhan ko-mitmen pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Per-nyataan Gubernur Aceh tentang minimnya realisasi komitmen pusat harus dibaca sebagai alarm kebijakan, bukan sekadar di-namika politik daerah.

Momentum pemerintahan baru semestinya dimanfaatkan untuk menutup pekerjaan rumah sejarah itu. Negara yang me-nepati janji akan memperkuat ikatan emosional dengan rakyat-nya. Sebaliknya, janji yang terus tertunda berisiko melahirkan jarak, bahkan kekecewaan yang mencari jalan ekspresi di ru-ang-ruang simbolik.
Pada akhirnya, menjaga Aceh berarti menjaga dua hal seka-ligus: ketertiban dan keadilan. Ketegasan aparat memang di-perlukan untuk mencegah provokasi, tetapi empati dan dialog adalah fondasi agar perdamaian tidak rapuh. Di tengah benca-na, yang paling dibutuhkan rakyat bukanlah ketegangan baru, melainkan kepastian bahwa negara benar-benar hadir, dengan tangan yang tegas, namun juga dengan hati yang manusiawi.