KNPI Minta Bupati Cari Solusi, Terkait Dampak Penertiban DAS Krueng Aceh

Munawar AR mengatakan, pemerintah Aceh Besar perlu memikirkan masyarakat yang sudah lama mengantungkan perekonomiannya di bantaran Krueng Aceh.

Muhammad Nasir I Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Besar, meminta Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali untuk mencari alternatif solusi bagi masyarakat yang terdampak pada penertiban Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh

Permintaan ini disampaikan oleh Sekretaris KNPI Aceh Besar, Munawar AR kepada serambinews.com di salah satu warung kopi di Bundaran Lambaro Aceh Besar, (18/8/2020)

Munawar AR mengatakan, pemerintah Aceh Besar perlu memikirkan masyarakat yang sudah lama mengantungkan perekonomiannya di bantaran Krueng Aceh.

Apalagi mereka juga membantu pemerintah, terkait ketersedian daging sapi di Banda Aceh dan Aceh Besar terutama saat tradisi meugang.

"Ngohya Resto, resto bagi sebagian masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh merupakan destinasi wisata baru, industri wisata mulai hidup atas inovasi Ngohya, mestinya pemerintah memberikan apresiasi bukan malah menzalimi," ujar Munawar AR.

Penertiban ini akan menambah jumlah pengangguran, karena dampak pemberhentian sejumlah pekerja di beberapa penyedia kuliner dan ini antitesis terhadap upaya pemerintah yang giat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

• Harga Emas Naik Rp 100.000/Mayam

Lebih lanjut Munawar menambahkan, banyak masyarakat kita yang tingal di seputaran bantaran DAS tersebut.

Mereka menggantungkan hidupnya, dengan mengelola daerah bantaran menjadi ladang pengembangbiakan sapi.

"Sikap pemerintah terkait penertiban DAS tidak tegas terhadap bangunan permanen gedung ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), tapi tegas terhadap masyarakat. Dan ini memunculkan krisis kepercayaan dan menimbulkan gejolak di masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, terutama terkait perizinan," tegas Putra Kutabaro ini

Katanya, situasi pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang membutuhkan bantuan perekonomian mereka.

Pihaknya berharap kepada pemerintah Aceh Besar dan BWS I, untuk lebih arif dan bijak dalam menyikapi masalah ini.

"Pemerintah harus tegas dan proaktif melakukan sosialiasi terhadap pemanfaatan DAS, agar masyarakat paham dan tidak mendirikan bangunan permanen," tutup Alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Ar Raniry ini.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Aceh Besar, Muhajir SSTP MPA mengatakan, penataan itu menjadi wewenang pihak provinsi.