LSM Sorot Bimtek Perangkat Desa di Tengah Covid-19, Bayar Rp 5 Juta per Orang dengan Dana Desa

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Sejumlah LSM di Aceh Timur, sangat menyayangkan pelaksanaan bimbingan teknis (Bintek) peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) asal Sumatera Utara, di Hotel Royal Idi, Aceh Timur, selama delapan hari mulai 22-30 Agustus.

Pada Sabtu (22/8/202020) malam, kegiatan itu telah dibuka oleh perwakilan DPMG Aceh Timur. Padahal, hingga Sabtu kemarin, jumlah warga Aceh Timur, yang terkonfirmasi positif terjangkit Covid-19 sudah mencapai 36 orang.

Salah satu sorotan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Timur. Ketua YARA Aceh Timur, Tgk Indra Kusmeran SH, mengatakan menurut informasi yang diperoleh pihaknya, Bimtek ini diikuti sejumlah desa di Aceh Timur, dengan mengirimkan jumlah peserta bervariasi terdiri dari keuchik, sekdes, tuha peut, kaur keuangan, atau kaur pembangunan, dengan membayar biaya bimtek per orang Rp 5 juta menggunakan dana desa yang sudah dialokasikan dalam APBG melalui item kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur negara dengan biaya Rp 20 juta per desa.

YARA menilai Bimtek ini terlalu dipaksakan di tengah wabah Covid-19, karena tahun ini pemerintah pusat telah menerbitkan aturan bahwa dana desa difokuskan untuk penanganan wabah Covid-19, penyaluran BLT dan kegiatan lainnya yang urgen di desa.

“Sangat kita sayangkan bimtek ini digelar di tengah wabah Covid-19, bahkan pemateri dalam kegiatan ini terdiri dari unsure pejabat dalam lingkungan Pemkab Aceh Timur seperti inspektorat, Kabag Pemerintahan, Tenaga Ahli P3MD, dan Kabag Hukum,” ungkap Indra.

YARA juga menyayangkan sikap Pemkab Aceh Timur, yang memberikan izin kepada keuchik untuk mengikuti Bimtek tersebut, padahal jumlah warga yang terpapar Covid-19 di Aceh Timur terus meningkat.

“Kita minta tim Gugus Tugas Covid-19 Aceh Timur, agar segera bertindak dan menghentikan Bimtek tersebut, karena bimtek yang diikuti keuchik tersebut telah melukai melukai hati rakyat mereka sendiri, dimana masyarakat belum sepenuhnya menerima BLT untuk pemulihan ekonomi dampak pandemic Covid-19,” cetus Indra.

LSM Komunitas Advokasi dan Investigasi Aceh (KANA) yang diketuai Muzakir, juga sangat menyayangkan Bimtek di tengah wabah Covid-19 itu dilaksanakan.

Muzakir, mengharapkan Pemkab Aceh Timur, agar bertindak dan menghentikan bimtek tersebut, karena masih banyak program lain lebih urgensi dilaksanakan oleh desa di tengah wabah Covid-19 ini.

• Satu Dokter RSUD Cut Nyak Dhien Terpapar Covid-19, Petugas Swab Kosong di Aceh Barat

• Di Aceh Tamiang, Penangkaran Bibit Sawit Mulai Serap Tenaga Kerja

• Pelaku Pertanian Aceh Dapat Penghargaan dari Menteri Pertanian, Ini yang Sedang Dikembangkannya

Tanggapan Penyelenggara Bimtek

Sementara itu,  Ketua Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) Rahmad Prayuda, selaku penyelenggara Bintek kepada awak media Sabtu malam mengakui bahwa biaya per peserta dalam bimtek ini Rp 5 juta orang, yang dilaksanakan secara bergilir selama 8 hari mulai dari keuchik, sekdes, tuha peut, dan kaur keuangan.

Rahmad Prayuda mengatakan pemateri dalam bimtek ini terdiri dari inspektorat, tenaga ahli P3MD, kabag pemerintahan, dan dan kabag hukum.

Sejak tahun 2019, jelas Rahmad, pihaknya sudah menawarkan langsung bimtek ini kepada semua keuchik di Aceh Timur, sehingga tahun 2020 dananya telah dianggarkan dalam dana desa.

Dari tahun 2019 sudah kami tawarkan ke semua desa, karena itu dana bimteknya tahun 2020 ini sudah dianggarkan, kalau tidak kami laksanakan maka dana tersebut akan silpa di tahun 2021,” ungkap Rahmad.