Breaking News:

Berita Bisnis

BNI Kembali Ditunjuk untuk Salurkan Banpres Bagi Pelaku Usaha Mikro

"Estimasi nominal yang akan diterima adalah sebesar Rp 2.400.000 per nasabah dengan total penerima bantuan di provinsi Aceh sebesar 82.973 nasabah."

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara penyerahan bantuan produktif usaha mikro kepada para pelaku usaha mikro dan kecil Aceh di Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa (25/8/2020). 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebagai rangkaian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk kembali ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) produktif bagi pelaku usaha mikro.

Hal tersebut ditandai dengan peluncuran program Banpres yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Tohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, serta Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto, di Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Aceh, Selasa (25/8/2020).

Dalam sambutannya, Presiden memahami kondisi para pelaku usaha yang tengah mengalami masa yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19. Kondisi penurunan omzet tersebut dialami oleh semua pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, menengah hingga besar.

"Semuanya memang masih berada pada kondisi sulit karena pandemi Covid-19, karena virus korona. Kita mungkin, insya Allah nanti akan kembali pada posisi normal setelah penduduk semuanya divaksinasi. Kita memproduksi vaksin kira-kira bulan Desember-Januari sehingga nanti mulai divaksinnya ya bulan itu, bulan Januari," kata Presiden.

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto menambahkan, dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI dan bagian dari program PEN, BNI dipercaya oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan Bantuan Presiden Produktif bagi pelaku usaha mikro sebesar Rp 2.400.000 per orang.

148 Baja dan Taja Prajurit TNI Putra Daerah Perkuat Kodim Aceh Utara

Kejutan untuk Nasabah, Bank Aceh Syariah Cabang Singkil Serahkan Mobil dan Sepmor Tabungan Seulanga

Penjual Somai Nabung Selama Dua Tahun, Naik Haji Daftar Pakai Uang Receh

"Adapun estimasi nominal yang akan diterima adalah sebesar Rp 2.400.000 per nasabah dengan total penerima bantuan di provinsi Aceh sebesar 82.973 nasabah," sebutnya.

Dikatakan dia, BNI dipilih menjadi bank penyalur karena mampu menyediakan sistem penyaluran yang terintegrasi dengan baik, dari pembukaan rekening secara kolektif sampai tahap monitoring pencairan.

BNI juga mampu memberikan kemudahan penerima dalam proses pembuatan rekening (dengan sistem burekol atau buka rekening kolektif) sehingga para penerima hanya perlu melakukan proses aktivasi rekening sebelum buku tabungan dan kartu debit dapat diambil di outlet BNI. Dengan demikian, bantuan dapat segera digunakan untuk kegiatan produktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Ia menambahkan, tempat yang disediakan untuk proses aktivasi rekening ada di semua cabang BNI. Di samping itu, BNI akan menyediakan tempat aktivasi rekening khusus bagi daerah yang berjarak cukup jauh dari cabang BNI terdekat.

"BNI turut mempersiapkan dashboard bagi Kementerian Koperasi dan UKM yang dapat dimanfaatkan untuk memantau proses penyaluran secara online dan real time," bebernya.

Djoko Tjandra Akui Bagi-bagi Uang pada Oknum Penegak Hukum, Jaksa Pinangki Dapat Rp 7 M Lebih

Hari Ini, Kota Banda Aceh Bertambah Empat Pasien Positif Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Terungkap, Aceh Pernah 2 Kali Ajukan Diri Jadi Negara Bawahan Turki Utsmani, Tapi Ditolak Karena Ini

Selain memberikan fitur dan kemudahan dalam proses penyaluran bantuan, BNI menjamin keamanan nasabah dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap keamanan data transaksi keuangan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang terus memercayai BNI sebagai bank penyalur berbagai program bansos, banpres, dan program subsidi. Semua inovasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan program subsidi tersebut adalah upaya BNI dalam fungsinya sebagai agent of development," tambah Sis Apik.

BNI berkewajiban menyukseskan setiap program pemerintah, termasuk memastikan semua program bansos, banpres, dan subsidi disalurkan secara nontunai (cashless), serta memenuhi' 6T', yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi. (*)

Penulis: Mawaddatul Husna
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved