Aliansi Masyarakat Bener Meriah Kembali Datangi DPRK Pertanyakan Hasil Tuntutan Demo Sebelumnya

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG – Massa dari Aliansi Masyarakat Bener Meriah kembali mendatangi Gedung DPRK setempat, Senin (31/8/2020).

Kedatangan massa tersebut untuk beraudiensi dan menagih janji Pemkab Bener Bener Meriah terkait tuntutan mereka sebelumnya pada aksi 17 Agustus 2020 yang lalu.

Dalam audensi itu, massa diterima oleh Wakil Ketua I DPRK Bener Meriah, Tgk Husnul Ilmy, Wakil Ketua II, Anwar, dan Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga Msi serta anggota DPRK yang lainnya.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRK Kabupaten Bener Meriah.

Dalam pertemuan itu, Korlap Aliansi Masyarakat Bener Meriah, Putra Arita mempertanyakan realisasi Pemkab Bener Meriah terkait 7 poin tuntutan aksi mereka sebelumnya.

Disebukan, terkait dengan pemberhentian Kalak BPBD Kabupaten Bener Meriah, pihaknya menginginkan adanya bukti berupa surat tertulis sesuai dengan peraturan, bukan hanya dengan kata-kata.

• Antisipasi Covid-19, Kantor Bupati Aceh Besar Tutup Sementara

• Kepala Desa Lupa Matikan Kamera, Tertangkap Basah Berhubungan Intim Dengan Bendahara Saat Rapat Zoom

• Coffee Morning Mendagri, jangan Berhenti Sosialisasi Pencegahan Covid-19

• Bayi Gajah Terpisah dengan Induknya, Pengasuh Hewan Hibur dan Tidur Bareng Dalam Kandang

Dirinya juga mempertanyakan terkait dengan penempatan para pejabat dilingkungan Pemkab Bener Meriah.

“Tempatkan pejabat dilingkungan Pemkab Bener Meriah sesuai dengan ilmu dan keahlianya dan tidak menggunakan cara-cara nepotisme,” tegasnya.

Sementara Muklis AB juga menambahkan, dari 7 poin tuntutan itu, ia mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi di Pemerintahan Pemkab Bener Meriah, ini tentu lemahnya pengawasan dari lembaga DPRK setempat.

 Dengan kejadian ini Muklis berharap pengawasan dari DPRK Bener Meriah untuk ditingkatkan.

“Saya juga mengapresiasi terhadap gerak cepat pemerintah daerah dalam memperbaiki mobil Damkar yang rusak,” ujarnya.