Bupati Saksi Pencanangan Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Kantor Pertanahan Abdya

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam acara digelar di kompleks kantor pertahanan setempat, Kamis (3/9/2020)   

Dokumen pencanangan dibacakan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Abdya, Munir SE di hadapan aparat penegak hukum setempat.

Dokumen pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM juga diteken Bupati, Akmal Ibrahim SH sebagai saksi.

Saksi lain, Ketua DPRK Nurdianto, Kapolres AKBP Muhammad Nasution SiK, Kajari Nilayawati SH MH,  Ketua Pengadilan Negeri Zulkarnain SH MH, Dandim 0110 Letkol Inf Arif Subagiyo, Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Aceh Dr Yuliandi SSiT MH, dan Perwakilan Pembuat Akta Tanah Dirwan SH.

Para Asisten pada Setdakab dan Kepala Dinas Pertanahan Abdya serta  pejabat instansi terkait hadir dalam acara pencanangan tersebut.

Butir-butir pembangunan zona integritas WBK dan WBBM, dibacakan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Abdya, Munir.

Bupati Akmal Ibrahim dalam sambutannya menyebutkan, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dicanangkan Kepala Kantor Pertananahan Abdya tentu sangat mendukung sukses program Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke depan.

Bupati berterima kasih kepada Kepala Kantor Pertanahan da jajarannya atas dukungan selama ini yang sudah membantu menyelesaikan banyak sekali hal dalam persoalan-persoalan pembangunan terutama persoalan pertanahan.

Persolan tanah, menurut Bupati sangat penting. Kenapa sangat penting, kata Akmal. Pertama, untuk keteraturan hidup untuk memperkecil sengketa persoalan-persoalan dalam masyarakat dan kepentingan tugas tugas pelayanan negara.

“Kita melihat selama ini konflik pertanahan itu masih sangat banyak. Alhamdulillah, konflik-konflik tersebut  berkurang terus setelah BPN bekerja keras memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat,” ungkap Bupati Akmal.

Salah satu bentuk pelayanan yang sangat fundamental kepada hak hak perorangan dan badan hukum, menurut Bupati adalah BPN. Pada kesempatan itu Bupati berkisah  bagaimana menjadikan jabatan menjadi sedekah.

Dalam politik Pertanahan Nasional, katanya, sudah jelas bahwa undang-undang Pertanahan Nasional di mana masyarakat itu menjadi prioritas.

“Nah, itulah sedekah jabatan, bagaimana mengutamakan rakyat membantu dengan mengurus hak-hak mereka,” kata Bupati.

• Traveler di Abdya Kosong dalam Sepekan Terakhir, Lima Warga Status PDP Masih Dirawat

• Didukung 41 Masjid, 58 Sekolah di Aceh Tamiang Mulai Terapkan Konsultasi Belajar di Masjid

• Sekda Positif Covid, Wali Kota Langsa Imbau Masyarakat tidak Panik & Tetap Disiplin Terapkan Prokes

Akmal  melihat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bagus sekali untuk memberi kepastian hukum kepada orang kecil.