Breaking News:

Salam

Akhirnya Sudan Menyerah Pada Tekanan Internasional  

Pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Abdel‑Aziz al‑Hilu dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok yang menandatangani deklarasi

AFP/ASHRAF SHAZLY
Dua orang pengunjuk rasa memegang spanduk bertuliskan dalam bahasa Arab yang artinya, Agama Allah dan hukum Syariah adalah mutlak sementara di belakangnya spanduk lain bertuliskan turunkan amendemen (konstitusi) yang bertentangan dengan Syariah Islam selama demonstrasi di sepanjang Siteen Street (60 Street) di distrik Khartoum Timur ibu kota Sudan pada Jumat 17 Juli 2020 kemarin.(AFP/ASHRAF SHAZLY) 

Pemerintah transisi Sudan akhirnya menyetujui pemisahan urusan agama dan urusan negara. Adalah pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Abdel‑Aziz al‑Hilu dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok yang menandatangani deklarasi persetujuan itu di ibu kota Etiopia, Addis Ababa, Kamis (3/9). Dengan persetujuan itu, berarti pula Sudan  mengakhiri 30 tahun pemerintahan Islam di negara itu.

"Agar Sudan menjadi negara demokratis di mana hak‑hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip 'pemisahan agama dan negara', yang mana hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati," begitu antara lain bunyi deklarasi tersebut.

Deklarasi ini lahir kurang dari seminggu setelah pemerintah menandatangani perjanjian damai dengan gerilyawan. Hal ini meningkatkan harapan diakhirinya kekerasan yang telah melumpuhkan wilayah Darfur dan bagian lain Sudan di bawah presiden yang digulingkan, Omar al‑Bashir.

Sudan berusaha bangkit dari isolasi internasional setelah Bashir merebut kekuasaan pada 1989. Bashir menerapkan interpretasi garis keras terhadap hukum Islam yang berusaha menjadikan Sudan sebagai 'pelopor dunia Islam. Namun, dunia Barat, terutama Amerika Serikat memberi label Sudan sebagai sponsor terorisme pada 1993 dan kemudian menjatuhkan sanksi hingga 2017.

Maka, pada April tahun lalu Al‑Bashir digulingkan dari kekuasaannya. Militer melengserkan Al-Bashir dari posisi Presiden Sudan yang sudah diduduki selama 30 tahun. Sebagian rakyat Sudan kemudian bersuka cita menyambut jatuhnya Al‑Bashir. Saat ini dia mendekam di penjara di Khartoum.

Setelah dilengserkan, rakyat menuntut agar pemerintahan transisi dibersihkan dari unsur‑unsur Al‑Bashir. Saat ini Pemerintahan Sudan dijalankan pemerintahan transisi gabungan sipil‑militer. Pemerintahan tersebut akan berkuasa selama tiga tahun. Setelah masa transisi berakhir, Sudan akan menggelar pemilu dan membentuk pemerintahan baru.

Kelompok prodemokrasi di Sudan kini sedang merayakan “kemenangan” dan sebaliknya kelompok pro Al-Bashir tentu meresa sedang surut. Namun, sistem demokrasi yang segera dibangun ini, pastilah rakyat mengharapkan lahirnya pemimpin yang benar‑benar sesuai harapan semua rakyat. Dan, memang tak gampang mewujudkan harapan itu. Sebab, demokrasi bukanlah sumber mata air yang mengalirkan pemimpin yang selalu baik. Belum tentu dari sistem ini lahir pemimpin yang baik.

Jika kita bercermin kepada sejarah, Islam sudah banyak mengalami berbagai dinamika pemerintahan. Masa pemerintahan Rasulullah Saw di Madinah adalah puncak kejayaan politik Islam. Di bawah kepemimpinan Rasulullah, masyarakat Madinah berhasil mencapai keharmonisan sosial.

Kehidupan masyarakat Madinah diatur langsung di bawah kepemimpinan Rasulullah. Dan, Rasulullah sudah berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, bukan saja antar sesama umat Islam, namun juga dalam hubungannya dengan umat non‑Islam.

Tatanan masyarakat yang dibangun Rasulullah tersebut merupakan modal penting yang melandasi perkembangan Islam selanjutnya. Masyarakat Madinah dibangun di atas asas keteladanan, persaudaraan, persamaan, toleransi, musyawarah, tolong menolong serta keadilan.

Pasca Rasulullah wafat, dinamika pemerintahan dalam tubuh umat Islam mulai berubah dan semakin kompleks. Kepemimpinan‑kepemimpinan umat Islam selanjutnya mengalami kualitas yang pasang surut. Pergolakan politik dalam tubuh umat Islam semakin kompleks lagi.  Sampai akhirnya ditandatanganinya Konferensi Lausanne oleh Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1341 H di masa kepemimpinan Abdul Majid II atas Daulah Utsmaniyah, telah merubah wajah perpolitikan dunia Islam secara total.

Dan, dinamika yang hari-hari ini kita lihat di Sudan dan beberapa negara lainnya, itu adalah bagian dari sejarah pasang surut kepempinan Islam!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved