Ranperbup Prokes Selesai Difasilitasi, Gubernur Saran Pelanggar Didenda Rp 50 Ribu dan Rp 100 Ribu

Ranperbup ini sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Abdya tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes) sudah selesai difasilitasi Gubernur Aceh.

Ranperbup ini sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Setelah keluar hasil fasilitasi yang dilaksanakan Gubernur Aceh, maka Ranperbup tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi Peraturan Bupati (Perbup) Abdya. 

Perbup ini dijadikan landasan hukum dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes. 

Akan tetapi hasil fasilitasi atas Ranperbup tersebut ada perbaikan.

Gubernur Aceh dalam surat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Aceh, menyarankan denda administrasi perorangan paling banyak Rp 50.000 dan untuk pelaku usaha paling banyak Rp 100.000.

• Tetap Tersenyum, Gadis Cantik Ini Tak Malu Jualan Sayur Keliling, Terungkap Kisah Sedih Dibaliknya

• Donald Trump Ceritakan Kekejaman Kim Jong Un: Jasad Pamannya yang Tak Berkepala Dipamer ke Publik

• Enam Imigran Rohingya Kabur, Polisi Janji Selidiki dan Evaluasi Pengamanan  

Padahal, Ranperbup penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes yang diajukan Bupati Abdya kepada  Gubernur Aceh, tidak mengatur denda bagi setiap pelanggar. 

Ranperbup yang diajukan untuk difasilitasi oleh Gubernur, mengatur sanksi bagi perorangan berupa pembacaan ayat-ayat pendek Alquran atau menyanyikan lagu kebangsaan atau membacakan teks Pancasila.

Dan, sanksi pelanggar bagi pelaku usaha berupa teguran lisan dan tertulis. Bisa juga pemberhentian sementara operasional  sampai pencabutan izin usaha. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Drs Thamrin yang dihubungi Serambinews.com, Sabtu (12/9/2020) menjelaskan, hasil fasilitasi Ranperbup Abdya tentang Penanganan Covid-19 oleh Gubernur Aceh, diterima, Jumat (11/9/2020) sekitar pukul 12.00 WIB.

Hasil fasilitasi Ranperbup tersebut berdasarkan surat Sekretaris Daerah Aceh bertanggal 9 September 2020.

Surat ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Aceh itu ditandatangani Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes.