TA Khalid dalam Raker dengan Menteri Pertanian, Anggaran jangan Orientasi Fee Proyek

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, Ir TA Khalid MM, mengingatkan agar anggaran pembangunan bidang pertanian di Kementerian Pertanian sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan dan manfaat yang diterima oleh rakyat.

“Jangan setiap kegiatan anggaran berorientasi pada kepentingan fee proyek. Tapi harus berorientasi pada manfaat yang multi efek untuk kepentingan masyarakat,” tukas TA Khalid dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020)

Ia juga mengingatkan kementerian pertanian agar anggaran yang dialokasikan tidak tumpang tindih dengan anggaran dari kementerian lainnya.

“Di Kementerian Pertanian ada untuk irigasi, di PUPR juga ada irigasi. Tolong dikoordinasikan antar kementerian ini. Sehingga yang dibangun itu benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujarnya lagi.

Ia menyebutkan di Aceh, ada pembangunan irigasi dibangun tapi justru tidak di daerah lumbung produksi pertanian. Tapi TA Khalid, Ketua Partai Gerindra Aceh, tidak menyebut secara spesifik daerah mana di Aceh yang mengalami hal itu.

Menyinggung pembangunan lumbung pangan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun 2021 dianggarkan  membangun 500 lumbung pangan. Sementara selama ini sudah terbangun 5000 lumbung pangan.

TA Khalid mendorong agar lumbungan pangan tersebut didorong menjadi badan layanan umum atau BLU.

“Jadi bukan hanya cukup dengan membangun fisiknya saja,” ujar Khalid.

Ia mengingtakan Kementerian Pertanian konsisten dalam pelaksana dan programnya sehingga betul-betul memberi manfaat besar kepada rakyat.(*)

• Mahasiswa di Lhokseumawe Demo Tuntut Transparansi Penggunaan Dana Covid-19

• DPRA Nilai Pemerintah Aceh belum Memiliki Kerangka Kerja dalam Penanganan Covid-19

• RSUCM Serahkan Jenazah Pria yang Terpapar Covid-19 ke Tim Gugus Lhokseumawe, Pemakaman Sesuai Prokes