Ghazali Abbas Adan, Tuntutan ALA terkait Sikap DPRA yang Menolak Pembangunan Kawasan Pedalaman Aceh
Tokoh Aceh Ghazali Abbas Adan, menganggap tidak ada masalah dengan aspirasi pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) seperti yang digelorakan...
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
lihat foto
Laporan Fikar W Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Tokoh Aceh Ghazali Abbas Adan, menganggap tidak ada masalah dengan aspirasi pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) seperti yang digelorakan beberapa waktu lalu di Kabupaten Gayo Lues.
“Menurut saya, dalam negara demokrasi sah-sah saja mereka punya keinginan demikian, yakni ingin pisah dari Provinsi Aceh yang juga merupakan hasil perjuangan bersama dan produk sejarah sekaligus warisan mujahidin dan ulama-ulama Aceh di seluruh Aceh masa lalu, termasuk para mujahidin dan para ulama di wilayah ALA,” ujar Ghazali Abbas Adan menanggapi munculnya kembali tuntutan pembentukan Provinsi ALA tersebut, Sabtu (19/9/2020).
“Saya menghargai hak demokrasi para penggagas ALA, tentu saya mengharapkan marilah sama-sama kita menjaga warisan para mujahidin dan dan ulama-ulama Aceh, tetap utuh sepanjang masa,” ujarnya.
Sebaliknya kepada Pemerintah Provinsi Aceh harus komit dan bersungguh-sungguh mewujudkan keadilan membangun setiap jengkal tanah Aceh yang diwarsikan oleh para pendahulu.
“Jangan ada diskriminasi. Teritori Aceh adalah wilayah pantai timur, pantai barat, pantai selatan dan bagian tengah Aceh. Inilah teritori provinsi Aceh yang utuh yang setiap jengkalnya harus mendapat perhatian dan keadilan dari pemerintah Aceh,” tukas Ghazali Abbas, mantan senator Aceh.
Ghazali Abbas Adan menduga, munculnya kembali tuntutan pemekaran Provinsi ALA terkait dengan sikap DPR Aceh yang menolak pembangunan infrastruktur wilayah pedalaman Aceh yang meliputi kawasan tengah, tenggara, barat dan selatan.
“Ini saya kira sebagai respon rakyat di kawasan itu, terhadap gencarnya parlemen Aceh, atas nama keputusan sidang paripurna DPRA menghentikan pembangunan konsep multi years bidang infrastruktur di wilayah pedalaman tersebut. DPRA juga melaporkan pemerintah Aceh ke KPK dengan mengabaikan aspirasi rakyat di sana. Sehingga dengan demikian muncul kembali wacana pembentukan Provinsi ALA, padahal selama ini sudah mereda,” pungkas Ghazali Abbas Adan.(*)
• Ini Klub Sepak Bola Liga 1 yang Melakukan Perjalanan Hingga 14 Jam untuk Berlaga
• Mantan Gubernur Provinsi ALA, Dr Rahmat Salam: Provinsi ALA Harus Terwujud
• Bupati Aceh Barat Reaktif Setelah di Rapid Test, Kunjungan ke Pendopo Ditiadakan
